"Kami ingin mengembalikan marwah keminangan di Kota Bukittinggi ini. Kemudian, memperkuat wisata religi melalui galeri kaligrafi. Untuk itu, kami butuh dukungan semua pihak agar program ini bisa terwujud. Kami berharap nuansa religi di Bukittinggi semakin terasa kedepannya. Termasuk bagaimana mengembalikan corak dan identitas Minangkabau di kota ini," ungkapnya.
Erdison Nimli juga menyoroti tentang sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Ia melihat Bukittinggi tidak bisa diberlakukan zonasi.
"Di Bukittinggi, ada penduduk padat dan penduduk renggang. Ada lokasi sekolah yang warganya padat dan ada yang warganya renggang. Perlu kearifan lokal dan karakter lokal. Sistem afirmasi saat ini mengganggu. Karena kuota di sekolah yang padat warga penuh, maka banyak warga setempat tidak bisa masuk ke sekolah tersebut. Persoalan yang terjadi, warga di tempat ramai tidak mau bersekolah di lokasi yang jauh karena masalah jarak dan keterbatasan biaya. Disamping itu, status sekolah favorit dan unggulan juga menjadi masalah tersendiri dalam PPDB tersebut," pungkas Uncu.
