Musyawarah juga diperlukan ketika kaum menghadapi persoalan harta pusaka. Di Jorong Sonsang, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, misalnya, pernah terjadi persoalan mengenai tanah ulayat yang kemudian dibicarakan melalui musyawarah. Ninik mamak dan masyarakat setempat terlibat dalam pembahasan hingga menghasilkan kesepakatan mengenai pengakuan dan pengelolaan tanah tersebut.

Harta pusaka memiliki posisi penting dalam kehidupan kaum Minangkabau karena berkaitan dengan kepemilikan komunal dan garis keturunan matrilineal. Karena itu, persoalan mengenai tanah pusaka atau tanah ulayat tidak hanya menyangkut kepentingan seorang individu. Pangulu dan ninik mamak mempunyai peran dalam menjaga agar kepentingan kaum tetap diperhatikan ketika persoalan tersebut dibicarakan.

Dalam kondisi tertentu, keputusan adat juga membutuhkan hubungan dengan penghulu dari kaum atau suku lain. Hubungan antarpenghulu diperlukan ketika persoalan yang dibicarakan tidak hanya menyangkut satu kaum. Di tingkat nagari, para penghulu dapat berkumpul dalam lembaga adat dan membicarakan persoalan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat.

Pangulu dan Anak Kemenakan

Hubungan pangulu dengan anak kemenakan menjadi salah satu bagian penting dari kepemimpinan adat Minangkabau. Mamak memiliki tanggung jawab untuk memberi arahan kepada kemenakan, termasuk dalam hal adat dan budi pekerti. Dalam kesenian tradisional ulu ambek di wilayah Padang Pariaman, hubungan mamak dan kemenakan juga terlihat melalui keterlibatan mamak dalam mengarahkan kemenakan mengikuti kegiatan silek dan aktivitas kesenian.

Pendidikan adat tidak selalu berlangsung melalui acara resmi. Nasihat dan arahan dapat diberikan dalam kehidupan sehari-hari ketika anak kemenakan menghadapi persoalan keluarga atau masyarakat. Karena itu, hubungan antara pangulu dan kemenakan berjalan melalui interaksi dalam lingkungan kaum.

Namun, peran mamak dan penghulu tidak selalu berjalan dengan bentuk yang sama seperti masa lalu. Di Kanagarian Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, perubahan peran mamak terhadap kemenakan pernah menjadi bagian dari kajian sosial. Pendidikan, ekonomi, agama, penguatan keluarga inti, dan berkurangnya interaksi adat menjadi beberapa faktor yang memengaruhi perubahan tersebut.

Perubahan itu tidak berarti kedudukan pangulu hilang dari struktur adat. Di sejumlah nagari, penghulu tetap terlibat dalam persoalan adat, kegiatan kaum, dan hubungan kemasyarakatan. Bentuk keterlibatannya dapat menyesuaikan kondisi masyarakat, sementara gelar dan tanggung jawab adat tetap melekat pada orang yang memangku kedudukan tersebut.

Pada akhirnya, pangulu dalam masyarakat Minangkabau memiliki ruang kerja yang erat dengan kaum. Ia berhadapan dengan persoalan anak kemenakan, harta pusaka, perkawinan, musyawarah, dan hubungan adat di nagari. Karena setiap nagari memiliki aturan dan kebiasaan yang dapat berbeda, cara pangulu menjalankan perannya juga tidak selalu sama.