IKLAN KUPING KANAN PASISI 12
IKLAN POSISI 13

DPRD Padang Panjang Sampaikan Rekomendasi atas LKPj Wali Kota Tahun Anggaran 2025

Suasana sidang rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang DPRD, Senin (20/4/2026). Foto: Kominfo Padang Panjang
Suasana sidang rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang DPRD, Senin (20/4/2026). Foto: Kominfo Padang Panjang
PT GITO PERDANA SEJAHTERA

PADANG PANJANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Panjang menyampaikan 71 rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang DPRD, Senin (20/4/2026).

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Padang Panjang Imbral, didampingi Wakil Ketua DPRD Mardiansyah dan Nurafni Fitri.

Rekomendasi disampaikan Ketua Komisi I DPRD Hendra Putra, sebagai tindak lanjut atas LKPj yang sebelumnya disampaikan Wali Kota Hendri Arnis.

Dalam penyampaiannya, DPRD menilai secara umum pelaksanaan program Pemerintah Daerah hingga akhir tahun 2025 telah mencapai target sesuai Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah. Namun, masih terdapat sejumlah hal yang perlu disempurnakan ke depan.

Beberapa rekomendasi yang disorot di antaranya OPD terkait harus berupaya atau mencari inovasi bagaimana untuk membangkitkan kembali objek–objek wisata yang mulai lesu atau tidak bergairah dan bagaimana upaya menarik turis lokal dan luar negeri agar berminat untuk berkunjung ke Padang Panjang.

Advertisement
BANNER POSISI 14
Scroll kebawah untuk lihat konten
Selain itu, DPRD juga menyoroti koordinasi antar-OPD perlu di tingkatkan untuk mendapatkan sinergi dalam pembangunan. "Setiap OPD lebih pro aktif untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait agar anggaran yang ada di Kementerian dapat dibawa ke Padang Panjang, mengingat APBD kita yang masih kurang," ujar Hendra.

Juga disampaikan harus ada solusi konkrit penuntasan baca tulis Al Qur’an yg terjadi di SD dan SMP yang jumlahnya ±30 % tersebar di seluruh sekolah, sementara untuk sumberdayanya bisa memanfaatkan guru TPQ yg sudah bersertifikat A, dan pembiayaan sepenuhnya di tanggung Baznas.

Menanggapi hal tersebut, Wako Hendri menyampaikan apresiasi atas masukan dan rekomendasi yang diberikan DPRD serta menegaskan komitmen Pemerintah Kota untuk segera menindaklanjutinya bersama seluruh OPD terkait.

“Hari ini kita mendapatkan 71 persoalan yang harus kita kurangi. Kepada seluruh kepala OPD, tolong inventarisasi dan buat kerangka kerja penyelesaiannya serta target waktunya,” tegasnya.

Turut hadir dalam rapat tersebut Pj Sekretaris Daerah Kota Wita Desi Susanti, unsur Forkopimda, kepala OPD, pimpinan BUMN dan BUMD, camat, lurah, serta undangan lainnya. (shintia/lex)

Editor : Marjeni Rokcalva
IKLAN POSISI 15
Bagikan

Berita Terkait
AMSI MEMBER
Terkini
BANNER POSOSI 5
IKLAN LAYANAN MASYARAKAT SAMPAH

gamespools

aceplay99

dewaslot88

slot anti rungkat

ace99play

slot777