Padang Aro - Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mengadakan Focus Group Discussion (FGD) yang bertajuk "Sinkronisasi Program Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Nagari Menuju Kabupaten Solok Selatan Maju dan Sejahtera". Kegiatan ini diselenggarakan di Aula Hotel Pesona Alam Sangir pada Selasa, (25/07/2023).
Acara tersebut dihadiri oleh para Wali Nagari, Ketua Badan Musyawarah Nagari (Bamus), dan Kepala Urusan Perencanaan dari 39 Nagari di seluruh wilayah Kabupaten Solok Selatan.
Bupati Solok Selatan, H Khairunas, dalam sambutannya menyampaikan bahwa masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh nagari, seperti kurangnya pemahaman mengenai regulasi terutama yang terkait dengan tupoksi, minimnya pengawasan terhadap Kepala Jorong, dan permasalahan lainnya.
Menurut Bupati FGD ini adalah bentuk evaluasi dan diskusi untuk meningkatkan koordinasi dan kemitraan antara nagari dengan kecamatan dan pemerintah daerah.
"Kondisi keuangan nagari juga menjadi perhatian serius dalam FGD ini. Lebih dari 56% Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima merupakan DAU Peruntukan. Oleh karena itu, pemerintah nagari dituntut untuk lebih efisien dalam mengelola anggaran dan melaporkan keuangan secara transparan dan akurat", kata Bupati Khairunas.
FGD ini digelar sebagai upaya sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan pemerintah nagari semakin kuat, sehingga pembangunan di tingkat lokal dapat lebih terarah dan berdampak positif bagi kemajuan Kabupaten Solok Selatan yang lebih baik dan sejahtera.
Selain itu, kegiatan ini juga untuk mencapai kesepahaman dan sinkronisasi program serta kegiatan antara Pemerintah Nagari dan Pemerintah Kabupaten.
Dengan terciptanya sinergi yang tepat sasaran, diharapkan pembangunan di Kabupaten Solok Selatan akan berjalan secara efektif dan efisien. Partisipasi dari para pemangku kepentingan tingkat nagari diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Solok Selatan, Zigo Rolanda menegaskan bahwa FGD ini menjadi wadah penting untuk membangun kesamaan persepsi antara pemerintah daerah dan nagari.
Editor : Berita Minang
