Wako Erman Safar Hadiri Rapat Konsolidasi Penguatan Kelembagaan Badan Adhoc KPU

BUKITTINGGI - Walikota Erman Safar hadiri rapat konsolidasi penguatan kelembagaan dan peningkatan wawasan sumber daya manusia (SDM) badan ad hoc yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bukittinggi.

Rapat konsolidasi tersebut, berlangsung di Aula Balaikota, Kamis (21/09).

Menurut Ketua KPU Bukittinggi, Satria Putra, mengatakan, ini kegiatan rapat konsolidasi pertama yang dilaksanakan secara bersama sama dengan seluruh penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan kelurahan se Kota Bukittinggi.

Rapat konsolidasi ini, selain untuk silaturrahmi,juga dilakukan untuk memberi penguatan kelembagaan dan meningkatkan wawasan SDM seluruh penyelenggara pemilu 2024, jelasnya.

Pada kesempatan itu ketua KPU, Satria Putra, mengungkapkan tahapan demi tahapan pemilu 2024 sudah dilalui. Daftar Pemilih Tetap (DPT) sudah ditetapkan sebanyak 95.068 orang pemilih Daftar Calon Sementara (DCS) juga sudah ditetapkan sebanyak 311 orang caleg dan nantinya akan ditetapkan menjadi DCT pada November 2023 mendatang, ungkap Satria.

Pada Pilkada 2020 lalu, partisipasi pemilih di Kota Bukittinggi,hanya 72%, menurun dibanding Pemilu 2019 yang mencapai 77,9%

Untuk itu, Wako berharap kepada KPU dan seluruh jajarannya, menjadi institusi yang melahirkan kenyamanan, untuk semuanya. Nyaman bagi peserta pemilu, dan nyaman bagi masyarakat. Semuanya harus mendapatkan akses atau fasilitas yang sama, khususnya bagi peserta pemilu, sehingga partisipasi pemilih meningkat di pemilu 2024 mendatang, naik dibanding pemilu 2019 dan pilkada 2020, harap wako.

Lebih lanjut Wako Erman Safar mengungkapkan, Pemerintah mensupport kegiatan KPU dalam bentuk kebijakan anggaran. Semoga ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, pinta Wako.

Pada rapat konsolidasi yang diikuti seluruh anggota PPK, PPS, Sekretaris PPK dan PPS se Kota Bukittinggi itu, KPU menghadirkan M. Taufik, akademisi UIN Imam Bonjol Padang, yang merupakan tim pemeriksa daerah provinsi Sumbar dewan kehormatan penyelenggaraan pemilu yang akan memberikan wawasan mengenai kode etik penyelenggaraan pemilu.