PASAMAN BARAT --DPRD Kabupaten Pasaman Barat menggelar rapat peripurna dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD atas jawaban bupati terhadap pembahasan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023, di ruang sidang DPRD setempat, Jumat (29/09).
Rapat paripurna tersebut dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pasaman Barat H. Erianto, dan dihadiri oleh Bupati Pasaman Barat H. Hamsuardi beserta OPD, Para anggota DPRD dan tamu undangan lainnya.
Setelah rapat dibuka, para masing - masing ketua fraksi langsung memaparkan pendapat akhir mereka atas jawaban bupati terhadap pembahasan rancangan perubahan APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023.
Gerindra meminta Pemda Pasaman Barat, untuk dapat memaksimalkan dan meningkatkan Pendapatan Daerah dengan mencari sumber-sumber pendapatan yang lebih baik lagi. Dan juga meminta pemda supaya kegiatan prioritas, terutama pembangunan fisik, agar dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dan untuk kegiatan fisik yang dialihkan agar dapat berkoordinasi dengan unit terkait.
Pemerintah daerah diminta juga agar dapat untuk melaksanakan rehab rumah pasca gempa tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dan apabila terkendala pada tahun ini, diminta untuk dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.
Partai Gerindra juga meminta harus ada sinergi Pemerintah Daerah, DPRD, dan publik dalam hal pengawasan pengelolaan anggaran, supata terpenuhinya transparansi, serapan yang baik terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
Selanjutnya Fraksi Bintang Nasdem meminta Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan APBD-P Tahun anggaran 2023 dengan semaksimal mungkin dan sebaik-baiknya. Pemda diharapkan juga untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan capaian PAD karena masih ada beberapa dinas capaian target PAD nya masih dibawah 60% dari target yang telah ditetapkan.
Dalam Rangka penataan pemerintahan Nagari yg telah defenitif, Fraksi Bintang NasDem meminta kepada pemerintah daerah untuk segera membentuk PERDA, tentang pemilihan Wali Nagari, pemilihan BAMUS Nagari dan perangkat-perangkat Nagari sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Fraksi Bintang NasDem juga meminta agar pemerintah Daerah merasionalisasi kembali THL di beberapa dinas, terutama di satuan polisi pamong praja, karena menurut Fraksi Bintang NasDem THL nya sudah melebihi dari yang seharusnya di butuhkan.
Selanjutnya Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meminta agar Pemerintah Daerah melalui dinas untuk segera menindak lanjuti terkait dengan SK para Pegawai P3K, yang sampai saat ini belum diterbitkan.
