Menanti Tindakan Gubernur Baru di Kasus Sunat Dana Covid-19

PADANG - Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 bentukan DPRD Provinsi Sumatera Barat, meminta Gubernur Sumbar H Mahyeldi menindak Kepala Badan Pelaksana BPBD Sumatera Barat. Hal ini karena terindikasi melakukan pelanggaran yang menyebabkan kerugian daerah miliaran rupiah.

"Kami di Pansus sudah bekerja selama sepekan terakhir dan sudah sampai pada kesimpulan dan mengeluarkan rekomendasi. Rekomendasi diberikan kepada DPRD untuk diteruskan menjadi keputusan secara kelembagaan," kata Ketua Pansus COVID-19 Mesra kepada wartawan, Jumat (26/2/2021).

Menurut Mesra, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, BKP-RI menemukan kerugian daerah sebanyak Rp 4,9 miliar, karena ada mark-up harga pengadaan hand sanitizer. Pansus kemudian menelusuri LHP tersebut dan masih menemukan adanya Rp 49 miliar anggaran yang tidak bisa diidentifikasi.

Karena itu, BPK kemudian merekomendasikan kepada Gubernur Sumatera Barat untuk memberi sanksi kepada Kalaksa BPBD dan pejabat atau staf lainnya yang terindikasi telah melakukan pelanggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa.

"Namun sampai saat ini Gubernur belum menindaklanjuti rekomendasi dimaksud, padahal waktu yang diberikan sesuai dengan action plan yang dibuat oleh Gubernur adalah selama 60 hari," kata Mesra.

"Oleh karena itu, Pansus merekomendasikan kepada DPRD agar menyurati Gubernur supaya segera memproses pemberian sanksi tersebut dan segera melaporkannya kepada DPRD, di samping kepada BPK-RI Perwakilan Sumatera Barat," katanya.

Politisi asal Kota Padang Panjang itu menyatakan sanksi yang diberikan haruslah sebanding dengan perbuatan dan pelanggaran yang dilakukan para pejabat tersebut.

"Perlu kami tegaskan bahwa sanksi yang diberikan mestilah sebanding dengan perbuatan dan pelanggaran yang dilakukannya, penilaian Pansus sangat serius dan berat karena telah mengakibatkan banyak kerugian daerah meskipun telah dikembalikan," katanya lagi.

Rekomendasi soal pemberian sanksi mendapat dukungan dari fraksi-fraksi yang ada di DPRD. Fraksi Partai Gerindra, tempat Mesra bernaung meminta sanksi tak hanya kepada aparatur pemerintah yang mengelola anggaran, tapi juga kepada rekanan.

"Sesuai LHP yang telah diserahkan, BPK menemukan adanya kerugian daerah lebih dari Rp 4,9 Miliar akibat terjadinya pemahalan harga. Semua bentuk penyelewengan itu sangat melukai dan mencederai hati masyarakat di tengah pandemi saat ini. Fraksi Partai Gerindra mendorong perlunya diberikan sanksi tegas, baik kepada pihak aparatur pemerintah yang mengelola maupun kepada rekanan yang terlibat," tulis Fraksi Gerindra dalam pendapat akhir fraksi yang ditandatangani Hidayat dan Nurkhalis Dt Bijo Dirajo, masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Fraksi.

Gerindra juga meminta BPK melakukan audit investigasi, agar semua persoalan penanganan COVID-19 di Sumatera Barat menjadi jelas dan terang benderang.

Rp 5.000 per Botol

Pada 17 Februari 2021 lalu, Pansus COVID-19 telah melakukan pertemuan dengan Satgas Penanganan COVID-19 di Jakarta untuk melaporkan dugaan penyimpangan anggaran tersebut.

"Ada Rp 49 miliar yang dicurigai (lagi). Itu untuk keperluan pengadaan hand sanitizer," kata Wakil Ketua Pansus COVID-19, Nofrizon, kepada wartawan, Selasa (23/2).

Selain itu, Pansus sudah memanggil sejumlah pihak, termasuk rekanan yang mendapat proyek pengadaan hand sanitizer. Nofrizon mengungkapkan pihak pemenang proyek ternyata bukan perusahaan yang bergerak di alat kesehatan.

"Yang menang pengusaha batik. Batik Tanah Liek, Batik Lumpo, itu yang menang. Itu ada di LHP BPK (Laporan Hasil Pemeriksaan BPK). Sudah kita panggil rekanan yang memenangkan pengadaan hand sanitizer ini. Lalu kita tanya, ternyata rekanan itu dapat proyek dari istri salah satu pejabat (Nofrizon menyebut nama salah satu OPD, red). Kita juga menemukan adanya indikasi pemberian fee proyek yang besarnya Rp 5 ribu per botol," katanya.

Selain soal penggunaan anggaran, Pansus sesuai LHP BPK menyoroti tentang transaksi pembayaran kepada penyedia barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga berpotensi terjadi penyalahgunaan.

"Di Satgas atau BNPB kita mendapat konfirmasi bahwa syarat pembayaran sebuah pengadaan, bayar 50 persen (dulu) dengan disaksikan BPKP dan diawasi langsung oleh KPK. Tapi di Sumbar hanya seperti beli cabe. Uang miliaran rupiah dipakai cash," kata Nofrizon.

Pansus pun meminta kasus ini segera terbuka. Pansus juga meminta BPK melakukan audit investigasi.

"Kita harus bergerak cepat, karena dalam beberapa hari ke depan, DPRD sudah harus mengambil keputusan," kata Wakil Ketua Pansus COVID-19 DPRD Sumbar, Nofrizon, kepada wartawan, Rabu (24/2/2021).

"Hari ini kita ke BPK, minta agar dilakukan audit investigasi," jelas Nofrizon.

Hormati Pansus

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Barat (BPBD Sumbar) kemudian memberi penjelasan soal dugaan penyimpangan anggaran penanganan COVID-19 di Sumbar sebesar Rp 150 miliar. BPBD Sumbar menyatakan sudah memberi penjelasan kepada Pansus COVID-19 yang dibentuk DPRD Sumbar terkait polemik ini.

"Semua sudah kita jelaskan kepada Pansus sebagai pertanggungjawaban. Itu bukan temuan, tapi dipertanyakan. Jadi itu pembelian-pembelian dalam rangka percepatan penanganan COVID-19," kata Kepala Badan Pelaksana BPBD Sumbar Erman Rahman kepada wartawan, Rabu (24/2/2021).

Erman menjamin semua pengadaan terkait penanganan COVID-19 dapat dipertanggungjawabkan. Ia siap membeberkan proses pengadaan sampai APD disalurkan. BPBD Sumbar, lanjutnya, berterima kasih kepada Pansus DPRD Sumbar karena telah menjalankan fungsi pengawasan sehingga penyelenggara pemerintah dapat bertindak lebih hati-hati ke depan.

Erman menyatakan menghormati upaya Pansus COVID-19 DPRD Sumbar untuk mendalami temuan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI.

"LHP kan sudah keluar. Sekarang Pansus juga sudah bekerja, kita hormati. Tentu apa yang diputuskan Pansus itu yang terbaik," kata dia. *

Sumber: Detik.com, Republika

Editor : Marzuli Adi

Loading...

Komentar

Berita Terbaru