Penulis: Rnd/Je | Editor: Marjeni Rokcalva

PAINAN - Pemkab Pessel terus mematangkan persiapan pelaksanaan pemilihan Wali Nagari (Pilwana) serentak terhadap 31 nagari yang bakal dilaksanakan April 2021 mendatang. Untuk Nagari yang wali nagarinya yang mengikuti Pilwana dikarenakan Pergantian Antar Waktu (PAW), pelaksanaan kegiatan dan biayanya diserahkan sepenuhnya kepada nagari melalui kesepakatan Badan Musyawarah (Bamus) Nagari.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDP2&KB) Pessel, Wendi, pada wartawan di Painan, Kamis (28/1/2021).

"Ya, hal ini perlu kami jelaskan agar tidak terjadi informasi yang simpang siur. Sebab, persoalan pembiayaan penting dipahami oleh Bamus Nagari agar tidak salah dalam mengalokasikan anggaran nantinya," ucapnya

Baca Juga

• Pemkab Pessel Segera Perbaiki Akses Jalan dan Jembatan Yang Rusak Akibat Banjir dan Longsor
• Kunjungi Lokasi Bencana, Menteri PUPR Minta Pemkab Pessel Persiapkan Data Infrastruktur yang Dibutuh
• Pemkab Pessel Lakukan Tindakan Sigap Bantu Masyarakat Yang Terkena Bencana
• Bupati Rusma: Pemkab Pessel Serius Pastikan Masyarakat Terima BPJS Pasisie Rancak
• Awal Tahun, Pemkab Pessel Raih Penghargaan Ombudsman RI Tahun 2023

Ia menjelaskan, dari 31 nagari yang bakal melakukan Pilwana serentak pada April 2021 mendatang, satu nagari diantaranya melakukan Pilwana PAW.

"Dikarenakan Pilwana PAW, maka pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada Bamus Nagari, dan itu mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari," katanya.

Wendi menyebutkan, saat ini 31 nagari yang telah habis masa jabatannya, dijabat oleh Pj Wali Nagari yang berasal dari kalangan PNS.

"Sementara, satu nagari yang Pilwana nya PAW adalah Nagari Amping Parak, Kecamatan Sutera. Wali Nagari yang masih tersisa masa jabatannya selama tiga tahun itu, dikarenakan meninggal dunia. Jadi, pilwananya sepenuhnya diserahkan pada Bamus Nagari," ujarnya.

Pada kesempatan itu, ia mengingatkan pada semua Pj Wali Nagari yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, agar tidak melakukan pemberhentian dan pergeseran perangkat nagari secara sepihak.

"Hal ini mesti menjadi perhatian bersama untuk tidak dilanggar, kecuali bila yang bersangkutan melakukan pelanggaran hukum berat dan telah memiliki kekuatan hukum tetap," ucapnya mengingatkan. (Rnd/Je)