Pilgub Terancam, 84 Anggota KPPS Tak Bisa Swab Karena Sawahlunto Kekurangan VTM

POLITIK-1089 hit

Penulis: Iyos | Editor: Marjeni Rokcalva

SAWAHLUNTO - Pilgub Sumbar bisa terancam tak bisa dilaksanakan di Sawahlunto, karena hingga berita ini diturunkan, 84 orang anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dinyatakan reaktif hasil rapid test. Tetapi antisipasi dini Pemerintah Kota Sawahlunto melalui otoritas kesehatan setempat belum terlihat karena alasan kekurangan VTM (viral tranport medium). Dikuatirkan, jika stok VTM untuk mendukung pengujian swab PCR (Polymetase Chain Reaction) terhadap COVID-19 itu tidak tersedia, Sawahlunto akan jadi ladang penularan klaster baru Pilkada 2020.

Sekretaris KPU Kota Sawahlunto Bet Mukhardi,S.Sos saat dikonfirmasi beritaminang.com, Selasa (1/12/20) pagi mengatakan, berdasarkan hasil kerjasamanya dengan pihak RSUD Sawahlunto dalam pemeriksaan seluruh anggota KPPS dan petugas pengamanan TPS yang berjumlah 1.332 orang, hari ini tercatat 84 orang dinyatakan reaktif hasil Rapid Test. Itupun belum semua dilakukan pemeriksaan, masih ada 3 gelombang lagi yang akan di Rapid hingga Rabu (2/12) besok.

Dikemukakanya, pihaknya mengkuatirkan bila data sementara yang 84 orang reaktif tersebut tidak diswab maka yang bersangkutan tak diperbolehkan melaksanakan pekerjaan sebagai anggota KPPS untuk antisipasi terjadinya klaster baru penularan COVID-19 dalam penyelenggaraan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur di Sawahlunto. Sementara, untuk merekrutnya kembali KPU menghadapi berbagai kesulitan ditengah makin dekatnya tahapan pemungutan suara yang akan berlangsung 9 Desember 2020, tinggal hitungan hari.

"Yang kami cemaskan penyelenggaraan pemungutan suara akan terganggu, dan kekuatiran terjadinya klaster baru Pilkada juga sangat memungkinkan jika tidak segera diantisipasi dengan swab PCR. Persoalan inilah tengah kami koordinasikan dengan Pemerintah Kota Sawahlunto melalui Dinas Kesehatan Pak Yasril. Bila ini tidak menemukan titik temu, maka kami akan menyerahkan sepenuhnya ke KPU Provinsi Sumatera Barat." Ungkap Bet Mukhardi.

Bet menguraikan,, pelaksanaan Rapid Tes dilakukan di RSUD Sawahlunto sejak Kamis, Jumat, Sabtu, dan Senin lalu. Sementara masyarakat ada jadwal hingga Selasa ini dan Rabu besok. Sedangkan data sementara reaktif hingga Senin (30/11) tercatat 84 orang anggota KPPS. Pihaknya masih menunggu jawaban dari pihak Pemda untuk dapat melakukan swab PCR kepada pasien reaktif tersebut. Untuk mengantisipasi kepastian, kami minta yang bersangkutan tetap jaga kondisi kesehatan masing-masing untuk meningkatkan imun dirumah masing-masing.

"Alhamdulillah, semua kekuatiran kami sudah terjawab dan Pemko sudah merespon melalui Dinas Kesehatan Pak Yasril untuk melakukan Swab PCR hari ini, sekitar pukul 14.00 wib ini di Balai Diklat Tambang Bawah Tanah (BDTBT). Kami berharap, hal yang terburuk tak akan terjadi di daerah kita ini, jika kita semua mampu mengantisipasi dan patuh protokol kesehatan." Kata Bet Mukhardi.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Yasril,SKM,MM sebelumnya (30/11) kepada beritaminang.com mengkonfirmasi, bahwa saat ini Sawahlunto mengalami keterbatasan stok VTM, tapi cukup hanya untuk melayani pasien kontak erat yang akan di swab setelah datanya diperoleh tim tracking. Sedangkan reaktif Rapid Test yang dilakukan pihak KPU Sawahlunto itu hanya bersifat skrining saja. Jadi, pertimbangan yang dilakukan Dinas Kesehatan adalah skala prioritasnya, VTM hanya tersedia untuk pasien tracking tapi tidak untuk skrining.

"Kami tetap merespon, bahkan harus. Tapi persoalannya kita kekurangan VTM dan sudah dilaporkan ke Pak Wali. Sekarang ini kita bukan melakukan skrining tapi program tracking prioritas ke masyarakat yang kontak erat dan bergejala COVID-19 dengan warga terkonfirmasi positif. Memang sebaiknya ini kita bantu, malahan wajib, tapi bagaimana ketersediaan VTM ini yang kurang. Sekarang prosesnya yang kita bicarakan, saya sudah bicara denagn Pak Bet , apakah Pemda yang belikan VTM atau saya usahakan, atau KPU yang menyediakan sendiri VTM itu." Tutur Yasril.

Yasril lebih mengutarakan, jatah VTM yang diberikan oleh Dinas Kesehatan adalah untuk tracking seperti jika ada diketahui kontak erat dengan warga positif COVD-19 inilah yang harus diprioritaskan, agar dapat memutus rantai penularannya. Upaya itu harus dilakukan secepatnya dan tentang masalah ini sebenarnya dapat diselesaikan. Persoalannya, bagaimana pengadaan membeli VTM itu, hanya itu saja pertimbangannya sehingga hari ini dan besok masalah itu dapat diselesaikan.

"Pokoknya harus kami lakukan Swab PCR itu, intinya saat ini kami kekurangan VTM, itu saja masalahnya. Kami tentu memprioritaskan masyarakat dulu walau mereka juga bagian dari masyarakat kita. Sekarang saya tetap berusaha mencarikan jalan keluarnya dengan mencek dulu stok yang ada. Prinsipnya, semua akan kami tolong. Sekali lagi stok VTM saat ini minus, tapi cukup untuk menangani masyarakat tracking, sementara yang diluar dugaan inilah yang tak tersedia . " Tukuk dia.

Persoalan pandemi COVID-19 tak lagi bisa dikatakan masalah biasa dan sederhana, tapi bagaimana kebijakan dan penegakan kedisiplinan terhadap prokol kesehatan perlu ditunjukkan para pemangku kepentingan agar masyarakat merasa aman dan nyaman, tak selalu dihantui rasa takut yang berlebihan. Untuk itu, jangan sampai Sawahlunto menjadi ladang penularan virus yang belum ditemukan vaksin dan obatnya ini. Ingat 3 M, pakai masker, cuci tangan pakai sabun diair mengalir, dan jauhkan diri dari kerumunan massa. (Iyos)

Loading...

Komentar

Berita Terbaru