Penulis: Yus | Editor: Medio Agusta

BUKITTINGGI - Pjs. Wali Kota Bukittinggi, Zaenuddin,mengharapkan, seluruh pihak harus aktif dalam penanggulangan bencana alam, termasuk bencana non alam. Semua mengetahui, bahwa saat ini dunia tengah dilanda pandemi covid-19, tak terkecuali Kota Bukittinggi.

Hal itu disampaikan Zaenuddin dalam sambutannya pada apel kesiapsiagaan penanggulangan bencana alam, di halaman Balaikota Bukittinggi, Rabu (11/11) pekan lalu.

Menurut Zaenuddin, secara geografis, Kota Bukittinggi membentang pada kawasan Ngarai Sianok yang merupakan jalur patahan Sumatera, pada segmen Sianok yang terbilang aktif. Sesuai dokumen kajian resiko bencana tahun 2018 lalu, bencana gempa, merupakan ancaman utama bagi Kota Bukittinggi.

Baca Juga

• Bupati Rusma: Pemkab Pessel Serius Pastikan Masyarakat Terima BPJS Pasisie Rancak
• Pj Wako Padang Panjang Terima Kunjungan Kacab BPJS Kesehatan Bukittinggi
• Bukti Nyata Komitmen Pemko Padang Panjang, Seluruh Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan
• Harpen Agus Bulyandi, Berikan BPJS Gratis Kepada Pejuang Nafkah
• DPC Partai Gerindra Padang Pariaman, Bagikan Kartu BPJS Gratis Kepada Warga

Selain itu, perubahan iklim akibat pemanasan global, juga memicu bertambahnya potensi bencana lainnya, Seperti, angin puting beliung, banjir dan longsor.

"Untuk itu, kita harapkan semua pihak harus waspada dan segera melakukan langkah antisipatif, untuk mengurangi resiko dari bencana itu. Sehingga pemerintah juga punya tantangan dalam pembangunan, terutama dalam menyusun konsep pengurangan resiko bencana, yang berdampak pada penguatan prasarana kota," ujar Zaenuddin.

"Karena itulah, adaptasi kebiasaan baru, juga harus tetap disosialisasikan dan disinergikan dengan konsep pengurangan resiko bencana. Kita harus bangun kesadaran dan pemahaman akan pentingnya pencegahan, mitigas bencana dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana," katanya.

Bukittinggi sudah memulai dengan menyusun konsep rencana aksi daerah dalam pengurangan resiko bencana pada 2018 lalu dengan dokumen rencana penanggulangan bencana alam periode 2019-2023. Dalam dokumen itu, sudah dirumuskan sesuai akar masalah lokal dan indek ketahanan daerah.

"Harapan kami, tentu butuh kerjasama, kolaborasi dan koordinasi seluruh stakeholder kota, agar terintegritasnya kebijakan terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Bukittinggi ini," harap Zaenuddin. (Yus)