Penulis: Iyos | Editor: Marjeni Rokcalva

SAWAHLUNTO - Disharmoni politik antara Pemerintah Kota Sawahlunto dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat terancam ketitik terendah, hanya karena belum ada kata sepakat tentang finalisasi angka yang disetujui terhadap RAPBD 2021 yang diajukan sebesar Rp 712.904 miliar lebih. Setelah dibahas, ternyata defisit sekitar Rp 10 milyar yang harus ditutupi. Untuk menutupinya, dewan mulai melunak dengan merelakan anggaran pokir mereka dikurangi hingga Rp 5 sampai Rp 6 miliar. Sisa kekurangan, menjadi tugas eksekutif mencari alokasinya.

"Angka defisitnya Rp 40 miliar, tetapi bisa ditutupi dengan nilai Silva sebesar Rp 30 milyar atau 3,5 persen dari nilai angaran belanja, hal ini sudah tak ada masalah. Sekarang, masih ditemukan nilai defisitnya sebesar Rp 10 miliar lagi. Karena anggaran ini dibahas bersama, maka DPRD sudah untuk menyepakati pengurangan nilai pokir dewan bervariasi sebesar Rp 5 hingga Rp 6 miliar dan sisa kurangnya dicarikan lagi oleh pemerintah " Ungkap H.Lazuardi, Anggota asal PKS yang dihubungi beritaminang.com via telepon Selasa petang (24/11/20).

Sebelumnya, dalam pembahasan Senin (23/11/20), suasana rapat masih terlihat tegang dan alot, karena pihak dewan tak mau surut mengurangi dana pokir yang mereka anggap merupakan representasi aspirasi yang harus mereka akomodir saat melakukan reses kedaerah pemilihan masing-masing. Dewan berpendapat, nilai pokir tersebut tidak merata nikainya hingga Rp 2 miliar, tetapi berfariasi berdasarkan poin-poin usulan yang diajukan masyarakat dan direspon anggota dewan sebagai wakil mereka dikelembagaan.

Baca Juga

• Telan Anggaran Rp 117 Miliar, Gedung DPRD Padang Mulai Dibangun
• DPRD Sumbar Menduga RPJMD Sumbar Tahun 2021-2026 Copy Paste dari RPJMD Padang
• Diduga Kelelahan, Anggota Dewan Hakim MTQ Nasional XXVIII Meninggal Dunia
• Dua Anggota Dewan Bantu APD Untuk RSUD dan Puskesmas Sungai Dareh
• Perjalanan Dinas Pejabat dan Anggota Dewan Kota Payakumbuh Ditangguhkan

"Saya mohon, tolong dewan jangan terus disudutkan dengan berbagai asumsi negatif yang muncul diberbagai media dan medsos. Tolong pahami, pokir yang diajukan sesuai dengan aspirasi yang diusulkan masyarakat. Bukan untuk kami, karena selama ini setiap usulan yang dibahas melalui Musrenbang selalu mentok dan hilang dari perencanaan. Itu sebabnya melalui pokir ini bisa diakomodir." Kata H.Dasrial Eri, Ketua Fraksi PAN, PDI, dan Golkar ini.

Dasrial Eri melanjutkan, banyak asumsi beredar, bahwa pokir dianggap merupakan sumber pendapatan sampingan para anggota dewan. Tetapi pendapat itu dinilainya tidak tepat, karena proses pelaksanaan pekerjaan pokir itu dilakukan secara teknis oleh pihak perintah.

Sementara anggota dewan hanya mengusulkan berdasarkan aspirasi yang berasal dari masyarakat diwilayah pemilihan masung-masing. Untuk dicatat, tahun lalu tak ada pokir, makanya sesuai kesepakatan dan sudah masuk dalam pembahasan KUA PPS maka mereka konsisten dengan itu walau akhirnya terjadi tawar menawar dalam pembahasan.

"Silahkan masyarakat dan media memantau dan mengawasi pelaksanaan pokir itu dilapangan. Kami terbuka dan siap untuk dikritik tapi kami tidak senang jika ada pihak yang mendiskreditkan institusi dan anggota dewan. Seperti halnya kami dikesankan menghambur-hamburkan uang rakyat dengan mengadakan rapat di luar daerah,

padahal itu pemerintah daerah yang minta rapat dilakukan di tempat lain ditengah kondisi saat ini."Tutur Dasrial Eri.

Dewan berharap, hingga batas akhir pembahasan anggaran 30 November 20 ini dapat menemukan kesepakatan yang ideal sehingga RAPBD 21 dapat disetujui dan sahkan menjadi Perda. (Iyos)