Penulis: Iyos | Editor: Marjeni Rokcalva

SAWAHLUNTO - Kebijakan pembangunan pemerintahan Deri Asta - Zohirin Sayuti untuk tahun anggaran 2021 lebih mengarah kepada percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan pendapatan masyarakat melalui dunia usaha dan optimalisasi pertumbuhan usaha, sehingga pola pembangunan itu bisa sejalan dengan kebijakan fiskal daerah Kota Sawahlunto dengan 8 poin prioritas belanja daerah yang mengarah kepada pemulihan ekonomi.

Wako Deri Asta menyebutkan, pemerintah akan memprioritaskan pemulihan sosial ekonomi yang selaras dengan visi dan misi pemerintahannya yakni, dengan kebersamaan mewujudkan Kota Sawahlunto sebagai kota wisata yang kreatif, inovatif, unggul, bermartabat, adil dan sejahtera.

"Kita kan memang sudah dan terus memberikan perhatian khusus pada pengembangan ekonomi produktif masyarakat. Sehingga 2021 nanti, dalam masa pemulihan sosial ekonomi akibat pandemi Covid ini, maka program ekonomi produktif ini akan kita garap lebih maksimal," ujar Deri Asta, usai menghadiri rapat paripurna DPRD Sawahlunto, Rabu (04/11/2020).

Baca Juga

• Longsor Melanda Kota Sawahlunto Satu Tewas Dua Selamat Dari Maut di Silungkang Oso
• Jelang Lebaran Idul Fitri stok Pangan Aman, Pedagang Pakaian Sepi Pembeli
• Bukit Asam Gelontorkan Lagi Bantuan Rp 2 Miliar Untuk Percantik Wajah Sawahlunto
• Taman Buah Dan Program SILO Bukti Inovasi Pemanfaatan Lahan Pasca Tambang Dan Keluarga
• Tiga Videotron Sawahlunto Rusak Dan Mati, Satu Diputus PLN Belum Bayar Rekening

Sebagai representasi program, Pemko telah melakukan program bantuan modal usaha berupa dana bergulir, oemberian bibit kambing, juga ayam dan itik. Kemudian bibit pinang, manggis dan sejumlah bantuan lainnya untuk memicu penguatan pertumbuhan ekonomi disektor riil yang lebih produktif oleh masyarakat.

Sementara, dari 8 poin yang ada, 5 poin diantaranya merupakan program prioritas dalam bidang pembangunan dan belanja daerah yang mendukung kepemulihan sosial ekonomi seperti peningkatan kualitas produk UMKM dan komoditi unggulan daerah, serta kualitas sumber daya tenaga kerja dan infrastruktur berkelanjutan, selain peningkatan destinasi dan promosi wisata.

Selanjutnya, peningkatan kualitas perencanaan, penyelenggaraan dan pengawasan serta pelaporan pembangunan di tingkat kota, perangkat daerah dan pemerintah terdepan. Serta penerapan sistem pengelolaan pemerintah berbasis teknologi informasi dan industrialisasi. (Iyos)