Penulis: Marjeni Rokcalva

PADANG ARO - Rencana Penataan Kepegawaian di Kabupaten Solsel yang berkaitan dengan Surat Edaran Menteri PAN-RB Republik Indonesia tentang Pengangkatan kedalam jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama nomor : B/563/M.SM.02.00/2020, tertanggal 9 September 2020, Bagian Organisasi Sekdakab. Solsel gelar rapat rekonsilasi.

Kegiatan dibuka secara resmi Asisten III Sekdakab. Amdani, SE dengan nara sumber, Kasubid Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karir Fadli Akbar, S.S, Kasubid Mutasi dan Kepangkatan Junedya S.T, serta Kasubag Kelembagaan bagian Organisasi Mutiasari Permata Devi, STP tersebut dilalukan di aula Sarantau Sasurambi, Selasa (27/10/2020)

Adapun peserta kegiatan rapat pra rekonsiliasi itu antara lain para Sekretaris, Kasubag umum dan kepegawaian, serta Pegawai dengan Jabatan Fungsional dari tujuh (7) OPD dilingkungan Pemkab. Solsel.

Baca Juga

• Evaluasi Reformasi Birokrasi Sumbar Predikat Sangat Baik dari KemenPANRB, Gubernur: Terima Kasih ASN
• Tim Reformasi Birokrasi UNP Laksanakan Workshop Rencana Aksi 2022
• Alhamdulillah, Nilai Reformasi Birokrasi dan SAKIP Padang Naik Kelas
• Pemkab Pessel Raih Nilai SAKIP B dan Reformasi Birokrasi CC
• Tim Reformasi Birokrasi UNP Lakukan Pendampingan di FMIPA

Amdani dalam arahannya menegaskan, bahwa kegiatan ini adalah sebagai upaya untuk penataan dan menjalankan agenda Reformasi Birokrasi, terkait dengan perampingan birokrasi sesuai Permenpan RB No 25 tahun 2020 tentang road map reformasi birokrasi 2020-2024.

Artinya Peraturan ini menjadi tindak lanjut dari Perpres 81 tahun 2010 tetang grand design reformasi birokrasi 2010-2025. dimana dalam Perpres tersebut mengamanatkan Kementerian PANRB untuk menyusun road map operasional grand design reformasi birokrasi setiap lima tahun.

"Makanya dalam rangka penataan jabatan dan formasi bidang sumber daya aparatur merasa perlu dilaksanakan evaluasi jabatan," jelas Amdani, SE.

Evaluasi jabatan dilakukan pada setiap jabatan di lingkungan Aparatur Sipil Negara yang akan digunakan dalam penentuan peringkat/kelas jabatan yang akan berpengaruh pada besaran tunjangan kinerja nantinya, " tambah Amdani.

Manfaat lain bagi Pemerintah Daerah adalah sebagai bahan penyusunan kebijakan pemberian tunjangan penghasilan, tunjangan kinerja bagi ASN. Dalam konteks pemberian tunjangan kinerja, maka setiap instansi pemerintah wajib melakukan evaluasi jabatan," pungkas Amdani

Sementara itu, Kabag. Organisasi Wahyu Tina, SH, didampingi Kasubag Kelembagaan Mutia Permata Devi, dan Kasubag Perencanaan dan Pengembangan Kinerja Bagian Organisasi Rahmi Sari menjelaskan, evaluasi jabatan ASN merupakan suatu proses yang sistematis untuk menilai tiap jabatan yang ada dalam struktur organisasi.

"Hal ini dalam rangka menetapkan Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan berdasarkan kriteria yang disebut Faktor Jabatan," tambahnya.

Dijelaskannya, kegiatan ini juga dalam rangka penataan jabatan fungsional yang ada di OPD Pemkab. Solsel. Artinya Aparatur Sipil Negara (ASN) pengangkatan tahun 2018 dan 2019 yang formasinya jabatan fungsional, harus dilantik paling lambat Desember 2020 nanti.

Sementara itu, Kasubag Perencanaan dan Pengembangan Kinerja Bagian Organisasi Rahmi Sari menjelaskan, selesainya kegiatan ini, masih akan dilajutkan kegiatan Rekon Kepegawaian dalam rangka penataan jabatan pelaksana dan jabatan fungsional oleh BKPSDM dengan Bagian Organisasi.

Hal ini dalam rangka menyikapi penempatan pejabat pelaksana dikelas jabatan sesuai kualifikasi pendidikan. Karena hal ini berkaitan dengan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang sudah berdasarkan kelas jabatan, " demikian Rahmi Sari.

Sementara itu, Kasubid Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karir BKPSDM Solsel, Fadli Akbar, S.S, selaku nara sumber memaparkan penataan Jabatan pelaksana harus segera dilakukan untuk menempatkan pegawai sesuai kelas jabatan,

Rekonsiliasi tahun ini diharapkan dapat lebih baik dari rekon sebelumnya, dikarenakan rekon tahun lalu kurang efektif. Hal itu dibuktikan masih banyaknya ditemukan informasi yang tidak lengkap dan beberapa permasalahan lainnya, sehingga rekon menjadi tidak efektif, " terang Fadli Akbar.

Apalagi pembayaran TPP harus berdasarkan kelas iabatan dalam rangka memilisir memakai timeline lama., demikian juga hal dengan jabatan pelaksana. Harus ditingkatkan lagi, supaya rekap BKPSDM sesuai dengan kualifikasi, demikian ungakpnya. AA