Penulis: MR | Editor: Marjeni Rokcalva
PADANG - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Barat dalam waktu dekat akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang penetapan kepengurusan susunan pengurus KONI Kabupaten Solok. Artinya, KONI Sumbar tidak akan menunjuk carataker, karena itu tidak perlu.
Penegasan ini dikatakan Ketua Umum (Ketum) KONI Sumbar, Syaiful, SH, MHum, kepada media di kantor KONI Sumbar di Padang, Rabu (28/10/2020) didampingi Kabid Humas AKBP (Purn) Saren Suprapto dan Kabid Dana dan Pemasaran, Ir. Reri L Tanjung.
Kenapa langkah ini diambil, ditegaskan Syaiful, ada dua alasan utama. Pertama, guna menjamin keberlangsungan organisasi KONI di Kabupaten Solok. Kedua, guna menjamin pelaksanaan pembinaan olahraga, terutama olahraga prestasi di Kabupaten Solok.
Baca Juga
"Bila ini dibiarkan berlarut-larut jelas akan berdampak besar bagi organisasi dan pembinaan olahraga di Kabupaten Solok. Persiapan Porprov dan persiapan lainnya akan jelas terganggu sekali. Saya rasa ini salah satu keputusan bijak dan patut dilakukan," tegasnya.
Syaiful juga menyebutkan, bila tidak adanya pengurus KONI Kabupaten Solok, akan berpengaruh pada penganggaran (dana hibah) di APBD Kabupaten Solok.
"Karena tidak ada pengurus, bisa-bisaa KONI Kabupaten Solok tidak ada anggaran untuk tahun 2021. Dan bila ini terjadi, satu tahun ke depan tidak akan ada lahir lagi atlet-atlet berbakat dari Kabupaten Solok. KONI Sumbar tidak mau ini terjadi," sambung Syaiful.
Syaiful juga menyampaikan, keputusan yang diberikan ini sudah dipertimbangkan dengan matang. Karena ini menyangkut dengan kepentingan olahraga Kabupaten Solok
Pasalnya, tanpa keputusan ini, pembinaan olahraga Kabupaten Solok terancam terhenti. Apalagi empat bulan belakangan, penganggaran KONI mandek, akibat gonjang ganjing yang terjadi. Sehingga cabang olahraga serta atlet binaan KONI setempat yang dirugikan.
"Akibat kisruh ini, anggaran untuk atlet binaan KONI Kabupaten Solok tak bisa dicairkan. Anggaran untuk cabor juga tak bisa dipakai. Bahkan jika kisruh terus berlanjut, anggaran untuk 2021 tak bisa dihabas DPRD. Sehingga anggaran 2021 juga tak bisa terealisasi, " kata Syaiful.
Meski keputusan yang dikeluarkan KONI Sumbar nantinya ada pihak yang tidak menyetujui, namun bagi Syaiful hal itu tak terlalu ia pusingkan. Karena baginya kepentingan olahraga Kabupaten Solok yang paling utama.
"Bila ada yang tidak setuju dengan keputusan ini, silahkan tempuh jalur hukum, misalanya ke Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia (BAORI)," pungkas Advokad senior ini. (MR)
Komentar