Pemko Bukittinggi Siapkan MPP 22 pelayanan, 19 diantaranya Instansi Vertikal

PEMERINTAHAN-1477 hit

Penulis: Yus | Editor: Medio Agusta

BUKITTINGGI - Pemko Bukittinggi bangun Mall Pelayanan Publik untuk 22 pelayanan,19 diantaranya pelayanan instansi vertikal, seperti, pelayanan passpor oleh Imigrasi dan pengurusan pajak kendaraan oleh samsat.

Selain itu,juga ada 3 SKPD memberikan pelayanannya di MPP tersebut, pelayanan dukcapil, perizinan dan badan keuangan. Intinya bagaimana memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, ujar Wako Bukitinggi Ramlan Nurmatias di sela sela peninjauan pembangunan gedung MPP tersebut, senin( 21/9).

Dalam kunjungan itu Wali Kota Bukittinggi M.Ramlan Nurmatias didampingi Sekda dan sejumlah SKPD terkait. Peninjauan itu dilakukan untuk Memastikan kelancaran pelaksanaan pembangunan yang menelan dana Rp 28 Miliyar tersebut.

Baca Juga


Pelaksanaan pembangunan Mal Pelayanan Publik yang progresnya telah mencapai 63 persen.

Menurut Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, pembangunan mall pelayanan publik dilaksanakan tiga tahap atau tiga tahun anggaran, mulai dari tahun 2019 lalu hingga tahun 2021 mendatang. Untuk tahap dua tahun 2020 ini, pembangunan mal pelayanan publik menelan dana Rp 10 milyar lebih.

"Kegiatan pembangunan mal pelayanan publik (MPP) direncanakan membutuhkan anggaran Rp 28 milyar lebih. Kita bagi dalam tiga tahap, 2019 dianggarkan Rp 13 milyar lebih, tahap kedua 2020 Rp 10 milyar lebih dan tahap ketiga nanti tahun 2021, dianggarkan sebesar Rp 5 milyar lebih," jelas Ramlan.

Dkatakan, Mall Pelayanan Publik itu, v berdiri di atas tanah seluas lebih kurang 3000 m. Ditarget akhir tahun 2020 ini, lantai satu MPP dapat dioperasionalkan.

"InsyaAllah lantai 1 pada bulan Desember 2020 ini dapat dioperasionalkan. Mohon doa dan dukungan dari masyarakat semua," harap Wako.

Lebih lanjut Wako mengatakan, Pembangunan mal pelayanan publik ini, bertujuan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang mudah, murah dan nyaman. Semua pelayanan dari instansi pemerintah xbaik pusat maupun daerah, serta BUMN/BUMD, akan ditempatkan di MPP dengan sarana prasarana yang representatif. Intinya bagaimana memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, ujarnya.(Yus)

Loading...

Komentar

Berita Terbaru