Menaker Ida Fauziyah: Indonesia Berupaya Masuk 50 Besar Negara dengan Kemudahan Investasi

PEMERINTAHAN-89 hit

PADANG - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyebutkan, berdasarkan penilaian Bank Dunia, Indonesia menempati peringkat ke-73 dengan skor 69,6 dari 190 negara dalam urutan negara dengan kemudahan dalam menjalankan usaha di tahun 2019. Capaian tersebut harus ditingkatkan supaya mampu menembus 50 besar negara.

"Kenyamanan dan kepercayaan berinvestasi inilah yang pada akhirnya dapat menaikkan peringkat kemudahan berbisnis Indonesia di mata dunia," ujarnya Rakornas Pengawasan Ketenagakerjaan Tahun 2020 dari Jakarta yang dilakukan secara virtual dengan Dinas Tenaga Kerja seluruh provinsi di Indonesia, Jumat (28/8/20200).

Kepala Disnakertrans Sumbar Nazrizal bersama bidang pengawasan Disnakertrans Sumbar terlibat aktif dalam Rakornas dari Aula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Jalan Ujung Gurun, Padang.

Pada kesempatan tersebut, Menaker juga memaparkan bahwa data pengawas ketenagakerjaan sampai dengan triwulan IV tahun 2019 sebanyak 1.282 orang dengan rincian 1.218 orang merupakan pengawas daerah dan 64 orang pengawas pusat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 366 orang diberikan tambahan kewenangan sebagai Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis, dan 349 orang diberikan tambahan kewenangan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ketenagakerjaan.

Sementara jumlah perusahaan sampai dengan tahun 2020 berdasarkan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Online (WLKP), menurutnya, telah mencapai 315.395 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja yang tercatat mencapai 7.756.135 orang.

Hasil pengawasan ketenagakerjaan selama 2 tahun terakhir menunjukkan jumlah perusahaan yang melakukan pelanggaran pada tahun 2018 sebanyak 12.404 perusahaan dengan pelanggaran norma ketenagakerjaan sebanyak 25.123 dan pelanggaran norma K3 sebanyak 6.585.

Sedangkan pada tahun 2019, sambungnya, tercatat sebanyak 21.613 perusahaan melakukan pelanggaran, dengan pelanggaran norma ketenagakerjaan sebanyak 35.066 dan pelanggaran norma K3 sebanyak 13.414. Masih pada tahun 2019, sebanyak 59 kasus pelanggaran tindak pidana ketenagakerjaan yang telah dilakukan proses penyidikan.

Menurutnya, jika dibandingkan antara jumlah yang terindikasi pelanggaran norma ketenagakerjaan, maka sedikit para PPNS yang melakukan proses penyidikan. Dari jumlah penyidikan tersebut, 56 kasus merupakan penyidikan tindak pidana ringan.

"Untuk itu, saya mengapresiasi para PPNS Ketenagakerjaan yang telah berdedikasi menjalankan tugas negara untuk melakukan penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan. Saya harap ini menjadi contoh dan motivasi bagi PPNS Ketenagakerjaan yang lain," ucapnya. Hms-Sumbar/BM

Loading...

Komentar

loading...

Berita Terbaru