Ini Penjelasan Ketum KONI Sumbar Soal Atlet Dayung dan Ketua Pengprov PODSI

Olahraga-114 hit

PADANG - Tuntutan atlet dayung dan pernyataan Ketua Pengprov PODSI Sumbar, dijelaskan Ketua KONI Sumbar, Syaiful, SH, MHum, Jumat (22/5/2020). Dijelaskannya, menurut tata kelola keuangan APBD, tidak mungkin anggaran langsung dibayarkan secara keseluruhan. Anggaran baru bisa dicairkan apabila kegiatan sudah berjalan. Selama ini juga KONI mencairkan anggaran dilakukan secara bertahap. Tak pernah pencairan anggaran dilakukan sekaligus.

"Heran kami, Ketua PODSI yang juga Anggota DPRD Sumbar tidak tahu dengan tata kelola keuangan KONI. Kalau dicairkan secara langsung, KONI Sumbar melanggar tata kelola keuangan daerah," ucap Syaiful.

Syaiful menyebutkan, KONI Sumbar sudah membuat mekanisme untuk uang Rp 600 juta untuk PODSI Sumbar. Tahap pertama diberi Rp 150 juta, tahap kedua pada akhir Juni diberi Rp 150 juta, tahap ketiga dibayar keseluruan.

"Pencairan anggaran per termin, kemudian diserahkan sepenuhnya kepada PODSI bagaimana mengelola keuangan sebanyak Rp 600 juta itu. Sekarang tiba-tiba mereka sudah berdemo saja ke KONI. Apa pengurus PODSI tidak menjelaskan ke atlet bagaimana mekanismenya," tanya Syaiful.

Untuk diketahui, melihat adanya recofusing anggaran di APBD Sumbar 2020, Syaiful juga ragu dana sebesar Rp 600 juta bisa sepenuhnya diberikan kepada PODSI Sumbar. Sebab anggaran KONI di-recofusing oleh Pemprov Sumbar sebesar Rp 16 miliar lebih untuk penanggulangan Covid -19, atau hampir 50 persen.

"Karena PON tidak jadi terlaksana tahun ini. Kita pun ragu anggaran disepakati bisa dipenuhi, karena pemangkasan anggaran," tambah Syaiful.

Sebenarnya kata Syaiful, uang sebesar Rp 600 juta untuk dayung sudah banyak dibandingkan cabor lain. Karena dia tahu atlet dayung yang jelas lolos ke PON sebanyak 7 orang di nomor perorangan dengan meraih medali perunggu. "Anggaran untuk dayung ini sudah cukup besar rasanya,"sebutnya.

Selain itu kata Syaiful, ada kekeliruan tuntutan atlet dayung, yakni soal uang tranportasi Rp 2, 75 juta yang dihitung mulai Januari 2020 dan bonus atlet senilai Rp 3 juta per orang. Perlu diketahui, atlet PON Sumbar mulai melakukan latihan bersama atau TC bulan Februari 2020.

"Sedangkan mereka menuntut dari Januari 2020, kan ada kejanggalan. Lalu mengenai bonus ranking empat. Sejak dulunya yang namanya bonus beregu berbeda dengan perorangan. Misalnya perorangan dapat bonus Rp 100 juta, kalau beregu bisa saja diberikan Rp 150 juta. Sejak kapan bonus perorangan harus sama dengan beregu," ujarnya. (Ald/MR)

Loading...

Komentar

loading...

Berita Terbaru