77 Persen Warga Solsel Masuk Skema Penerima Bansos Dampak Covid-19

EKONOMI-620 hit

Penulis: Marjeni Rokcalva

PADANG ARO - Pasca musibah pendemi covid-19, Pemkab. Solsel terus melakukan berbagai usaha percepatan untuk mengantisipasi dampak kesulitan ekonomi masyarakat. Mulai dari memberdayakan UMKM untuk pembuatan masker sampai dengan pengalokasian anggaran dalam bentuk kegiatan padat karya.

Bahkan total anggaran yang dialihkan untuk penanganan covid -19 ini tercatat sebesar Rp. 67,68 miliar, untuk Bansos sebesar, Rp. 32,4 miliar, sedangkan sisanya Rp 25,27 miliar dipergunakan untuk sektor kesehatan dan penanganan Covid-19, serta Rp 10 miliar untuk penanganan dampak ekonomi dalam bentuk padat karya dan lainnya," kata Plt. Bupati Solsel, H. Abdul Rahman seusai mengikuti video conference bersama Ketua DPD RI, Kepala BNPB dan Gubernur Sumbar, Sabtu (2/4/2020).

Selain itu, Abdul Rahman juga menjelaskan kondisi terkini tekait Bansos Kementerian yang sudah selesai di entri dan dikirim. Jadi masyarakat tinggal menunggu realisasinya saja dalam beberapa waktu kedepan.

"Hari ini, data penerima Bansos dari Kementerian sudah selesai di entri dan dikirim. Posisi kita saat ini menunggu realisasi," kata Abdul Rahman

Dijelaskan Abdul Rahman yang didampingi Kadis Sosial, PMD/N, Zulkarnaini, Kabag Humas, Firdaus Firman, pihaknya sudah mengirim sebanyak 5.129 data Kepala Keluarga (KK) terdampak wabah Covid-19 untuk penerima Bansos Kemensos dan tinggal menunggu pencairan. Begitu juga data 3.463 KK untuk Bansos Provinsi juga sudah selesai, dan selambatnya besok senin (hari ini, red), ditandatangani surat pengantarnya.

Seluruh Bansos tersebut akan dibagikan ke penerima dan nantinya akan didampingi relawan dari Dinas Sosial setempat. "Untuk skema pembagian bantuan nantinya diminta OPD terkait menyiapkannya secara matang dan yang paling penting jangan sampai membuat kerumunan warga. Sebab hal itu sangat tidak dianjurkan di masa penanganan Covid-19," sebut Rahman.

Lebih lanjut Abdul Rahman menjelaskan, dari perhitungan sementara sekitnya 77 persen warga kabupaten ini masuk skema penerima bantuan sosial (Bansos) dari berbagai pos bantuan di masa pendemi. Seperti yang bersumber dari Bansos Kementerian Sosial, APBD Provinsi dan Kabupaten, termasuk penerima PKH serta dari dana Nagari.

Bahkan secara khusus anggaran dari APBD Kabupaten, untuk Bansos juga sudah disiapkan. Sedikitnya sekitar 16.666 KK, warga masyarakat kita akan kecipratan bantuan tersebut, dan Dinas Sosial sudah menjanjikan, datanya selesai hari Rabu (6/5) depan.

Kemudian tambahnya, satu pos sumber bantuan lagi yang disiapkan yakni lewat Dana Desa (DD). Setiap nagari diinstruksikan agar mengalokasikan anggarannya untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar 25-35 persen dana yang dimiliki.

"Selain itu, Pemerintah Kabupaten juga mencadangkan bantuan melalui sembako berupa beras yang saat ini cadangannya di gudang Bulog," jelasnya.

Menurutnya, jika dihitung-hitung ada sekitar 77 persen warga Solsel masuk skema penerima Bansos saat ini. Sebelumnya tercatat sebanyak 7.845 KK di Solsel juga tercatat sebagai penerimaan bantuan melalui Progam Keluarga Harapan (PKH) serta bantuan sembako.

Ditambahkan, bagi masyarakat yang betul-betul membutuhkan dan tidak masuk skema tersebut, supaya berkoordinasi dengan pihak kenagarian, dan selanjutnya koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten. Bagian Humas dan Protokol diinstruksikan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait dana Bansos itu.

"Untuk transparansi bantuan, Dinas Sosial diminta untuk menyurati pihak kenagarian agar menempel di masing-masing kantor wali nagari. Siapa saja KK yang menerima bantuan tersebut, " ujarnya.

Sementara itu, Kajari Solsel, M Bardan turut mengingatkan agar semua lini tetap berpegang teguh pada aturan. Termasuk dalam penyaluran bantuan yang diharapkannya tepat sasaran.

Pihaknya pun siap 1x24 jam memberikan pedampingan hukum terkait penggunaan anggaran negara dalam penanganan Covid-19 di Solsel.

"Jadi kami ingatkan ada ancaman pidana sebagaimana diatur dalam UU Tipikor dan peraturan lainnya. Jangan sampai ada oknum yang melakukan penyimpangan dana bencana yang dikucurkan pemerintah ini," tegasnya. AA

Loading...

Komentar

Berita Terbaru