Penulis: rel/ap | Editor: Marjeni Rokcalva

KUALA LUMPUR - International Social Security Association (ISSA) sebagai asosiasi jaminan sosial sedunia, mempercayakan Indonesia dalam hal ini BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Internasional bagi para pimpinan (CEO) dan senior manager program jaminan sosial (social security) sedunia, 22-24 September 2020 mendatang.

The 1st International Conference on Management of Social Security yang rencananya akan diadakan di Bali dan dihadiri oleh lebih dari 150 negara anggota dari ISSA. Forum ini merupakan forum 3 tahun sekali dan ini adalah pertama kalinya diadakan oleh ISSA, di luar kegiatan rutin forum tertinggi ISSA World Social Security Forum.

Forum ini diharapkan dapat merumuskan bagaimana para penyelenggara jaminan sosial dunia dalam mengantisipasi perubahan yang terjadi di dunia dalam konteks kepemimpinan, sumber daya manusia dan inovasi (leadership, managing people and innovation). Sehingga para pelaku jaminan sosial dapat memberikan pengalaman yang baik kepada peserta secara efisien, akurat dan empati. Selain itu juga menjadi forum berbagi pengalaman dalam hal pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mengelola data-data jaminan sosial sekaligus menciptakan platform pembelajaran dan kolaborasi antar lembaga dalam pengembangan TIK untuk anggota ISSA berbagai negara.

Baca Juga

• Cuaca Ekstrem Dapat Pengaruhi Inflasi, Gubernur Sumbar Berharap Seluruh Pihak Tingkatkan Koordinasi
• Mendagri Irup Gelar Pasukan Satpol PP Satlinmas se-Indonesia, Gubernur Sumbar Terima Penghargaan
• Rektor UNP Bacakan Sikap Majelis Rektor PTN Indonesia Tentang Pemilu 2024, Begini Isinya
• Bupati Pessel Nonton Bareng Milenial Saksikan Laga Timnas Indonesia Kontra Vietnam
• Mahasiswa Program Studi Sastra Indonesia FBS UNP Sukses Menghelat Citijourn Expo 2023

"Forum ini akan menambah bekal bagi Pemerintah Indonesia dalam perumusan kebijakan Program JKN-KIS ke depan. Di tengah berbagai tantangan dunia dan tantangan pengelolaan program JKN-KIS saat ini, melalui forum antar bangsa tersebut diharapkan dapat mengelaborasi pengalaman negara-negara anggota ISSA dalam pengelolaan jaminan sosial dengan implementasi jaminan sosial di Indonesia," kata Direktur Utama Fachmi Idris, Kamis (20/02).

Fachmi menambahkan, pekerjaan rumah besar Pemerintah saat ini adalah bagaimana membuat program jaminan sosial khususnya Program JKN-KIS dapat terus berkesinambungan dan manfaatnya terus dirasakan oleh masyarakat banyak. Sementara itu tantangan global yang muncul saat ini yaitu bagaimana mengelola tingginya ekspektasi publik terhadap program jaminan sosial, di tengah keterbatasan kemampuan finansial serta tingginya biaya pelayanan kesehatan, ditambah beban penyakit saat ini yang terus meningkat.

Dalam kurun waktu 7 tahun, keberadaan program jaminan sosial khususnya Program JKN-KIS di Indonesia tentu menghadapi dinamika tersendiri. Berbagai pencapaian fantastis mulai dari jumlah kepesertaan yang bergerak agresif dalam kurun waktu tersebut kini sudah mencapai 224 juta peserta atau mencakup 85% dari seluruh penduduk Indonesia. Keterbukaan akses layanan kesehatan yang luas tanpa memandang status sosial ekonomi masyarakat yaitu mencapai 765 ribu pemanfaatan per hari, pertumbuhan fasilitas kesehatan baik tingkat dasar maupun rujukan, serta menciptakan ekosistem digital dalam layanan kesehatan.

Dari penelitian FEB UI, kontribusi total Program JKN-KIS terhadap perekonomian Indonesia di tahun 2016 mencapai 152,2 triliun. Pada tahun 2021 kontribusinya diperkirakan meningkat sampai Rp289 triliun. Program JKN-KIS juga meningkatkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia sampai 2,9 tahun. Di tahun 2016 kehadiran Program JKN-KIS telah menyelamatkan 1,16 juta orang dari kemiskinan. Tak hanya itu, JKN-KIS juga telah melindungi 14,5 juta orang miskin dari kondisi kemiskinan yang lebih parah.

"Pencapaian yang dilakukan Indonesia tersebut terlebih sebagai negara berkembang telah mampu menciptakan magnet baru dalam pengelolaan jaminan sosial yang mencuri perhatian dunia. Namun pencapaian tersebut tentu harus diiringi oleh upaya peningkatan kualitas layanan jaminan sosial bagi masyarakat Indonesia. Seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat punya andil besar," kata Fachmi. (rel/ap)