PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat didesak melakukan transparansi soal bantuan dan dana bencana yang diterima dari berbagai kalangan untuk korban bencana di daerah ini.
Desakan itu disampaikan awak media saat jumpa pers perkembangan terakhir upaya penananggulangan bencana di Sumatera Barat, bertempat di Aula Dinas Komunikasi Informasika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat, Jumat (7/6/2024). Jumpa pers sendiri menampilkan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar Hansastri didampingi Kalaksa BPBD Sumbar Rudy Rinaldi, dipandu Kepala Diskominfotik Sumbar Siti Aisyah.
Tampak dalam kesempatan ini, hadir, Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Barlius, Kepala Dinas Sosial Sumbar Syaifullah, Kepala Dinas PUPR Sumbar, Kepala Dinas Perkim Sumbar, Kepala BWS V dan segenap stakeholder terkait.
Desakan tersebut disampaikan Almudazir, Pemimpin Redaksi Mimbarsumbar. Ia mendesak Pemrov Sumbar transparan dalam pengelolaan dana.
"Saya melihat, ada beberapa item bantuan yang belum tercantum pada daftar. Padahal, ketika penyerahan bantuan itu diserahkan secara simbolis, saya hadir," ungkapnya.
Hal yang sama juga disampaikan Pemimpin Redaksi BentengSumbar.com, Zamri Yahya. Menurutnya, transparansi bantuan itu penting, apalagi saat ini adalah tahun politik."Jika pengelolaan bantuan tidak transparan, dan menimbulkan kecurigaan, yang diserang orang adalah Kepala Daerah, buka Sekda, bukan Kepala BPBD, bukan Kadisdik. Karena ini adalah tahun politik," tegasnya.
Bahkan pada kesempatan tersebut, Zamri Yahya mengingatkan para penguasa akan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh At-Thabrani.
"Sesungguhnya akan datang di tengah-tengah kalian para pemimpin sesudahku, mereka menasihati orang di forum-forum dengan penuh hikmah, tetapi jika mereka turun dari mimbar mereka berlaku culas, hati mereka lebih busuk daripada bangkai."
Senada dengan ini, Lia alias Nyu Nyun, jurnalis Classy FM meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga melakukan transparan dalam pengelolaan bantuan bencana bagi korban yang terdampak.
Editor :
