Warsi Dorong Pemkab Lima Puluh Kota Percepatan Pengakuan Masyarakat Hutan Adat

Workshop sekaligus launching program Pohon Asuh di Nagari Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka, Kamis (6/6/2024)
Workshop sekaligus launching program Pohon Asuh di Nagari Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka, Kamis (6/6/2024)
PT GITO PERDANA SEJAHTERA

LIMA PULUH KOTA - Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi mendorong Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mengeluarkan produk hukum berupa Peraturan Daerah percepatan pengakuan Masyarakat Hutan Adat (MHA) guna melindungi hutan di daerah itu.

"Sebab di Luhak Nan Tigo, yakni Luak Tanah Data, Luhak Agam dan Luak Limopuluah belum ada hutan adat. Malah hutan adat itu sekarang adanya di Tanah Rantau, diantaranya di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Dharmasraya," ujar Direktur KKI Warsi, Adi Junedi, Kamis (6/6/2024) pada Workshop yang digelar KKI Warsi bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman (DLHPP) Lima Puluh Kota.

"Sedangkan bagi MHA yang berada di luar kawasan diperkenankan diakui keberadaannya melalui Surat Keputusan Kepala Daerah. Saya pikir ini momentum yang baik bagi Kabupaten Lima Puluh Kota bagaimana perda masyarakat hutan adat ini segera disahkan," sebutnya.

Dia juga mengapresiasi Pemkab Lima Puluh Kota melalui DLHPP yang telah membentuk tim penyusunan Perda Masyarakat Hutan Adat di Lima Puluh Kota. Ia menyebut, KKI Warsi juga siap terlibat langsung dan berkontribusi untuk percepatan pengakuan MHA tersebut. Q

Dikatakan Adi Junedi, hutan Kabupaten Lima Puluh Kota yang terletak di beberapa nagari memiliki potensi subjek hutan adat. Pengakuan MHA katanya, harus dikukuhkan terlebih dahulu kedalam bentuk produk hukum peraturan daerah untuk MHA yang berada di dalam kawasan hutan negara.

"Kami melihat ada sejumlah nagari di Lima Puluh Kota yang punya potensi untuk subjek hutan adat ini, diantaranya Nagari Ampalu, Halaban, Simpang Kapuak dan Nagari Harau. Perda MHA ini akan memberi kewenangan lebih luas bagi pemkab untuk pengelolaan hutan adat diwilayah masing-masing," pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Lima Puluh Kota Herman Azmar mengapresiasi terjalinnya kerjasama antara DLHPP bersama KKI Warsi dan digelarnya workshop dengan tema 'Inisiatif Masyarakat dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup sebagai Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim'.

"Kami mengapresiasi program ini serta program-program lain dalam rangka perlindungan lingkungan hidup," katanya.

Selain itu, Herman Azmar juga menyebut bahwa program Pohon Asuh yang diluncurkan KKI Warsi merupakan program positif dan sangat penting dalam menjaga ekosistem. Dia juga mendorong masyarakat ataupun peserta workshop untuk ikut bersama-sama menjaga pohon dan hutan di daerah masing-masing.

Editor :
Tag:
Bagikan

Berita Terkait
Terkini