Pemko Bukittinggi Dapat Pencerahan Dari Kajati Sumatra Barat

Penulis: Yus | Editor: Medio Agusta

BUKITTINGGI - Momen Kunjungan kerja Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat Asnawi, bersama rombongannya ke Bukittinggi dimanfaatkan Pemko setempat untuk mendapatkan pencerahan.

Kajati Sumbar melakukan Kunker ke Bukittinggi disambut Wako Erman Safar bersama Kajari, Sekda dan sejumlah kepala SKPD se Kota Bukitinggi, di Balairung rumah dinas wako, Senin (21/08).

Kunjungan kerja Kajati itu, dalam rangka bersilaturahmi sekaligus untuk mengetahui kondisi sarana dan prasarana kantor Kejaksaan Negeri Kota Bukittinggi.

Baca Juga


Menurut Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, kunker Kajati ke Kota Bukittinggi sangat positif bagi Pemerintah Kota Bukittinggi, sehingga perangkat daerah dapat pencerahan tentang ilmu dan materi penguatan hukum langsung dari Kajati Sumbar.

"Kita tentu ingin mempercepat jalannya program pemerintah. Namun semua harus dalam koridor aturan hukum yang berlaku. Kami harap bagaimana ke depan kita mesti mengawal untuk merapikan administrasi dan terhindar dari tindak pidana korupsi," harap Wako Erman Safar.

Sementara Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat Asnawi, menjelaskan kunker ini dilaksanakan dalam rangka berbagi pencerahan, karena ada beberapa kasus yang ditangani di Sumbar, rata rata berkutat pada administrasi.

Untuk itu butuh pemahaman dan komitmen bersama dalam memberantas korupsi dan harus mengetahui kiat pencegahannya.

"Kita harus tahu,apa tujuan yang dikerjakan dan manfaatnya untuk masyarakat serta pemerintahan. Bukan hanya supaya cepat selesai, tapi lebih pada kerapian administrasi sesuai aturan yang berlaku," jelas Asnawi.

Strategi pemberantasan tindak pidana korupsi, adanya political will dari segenap pimpinan nasional secara berjenjang. Membentuk lembaga yang mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi. Menegakkan hukum secara adil. Pendekatan agama. Pendidikan yang baik dalam konteks formal dan sosial serta membangun mekanisme dilaksanakannya good governance.

Menurut Kajati, Ada beberapa modus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa,"Diantaranya, penggelembungan (mark up) nilai barang dan jasa dari harga pasar, volume yang dikurangi, spesifikasi barang tidak sesuai dan fiktif," ungkapnya.

Untuk itu, Kajati berharap, dengan Penyuluhan Hukum di Pemerintahan Kota Bukittinggi, seluruh SKPD se Kota Bukittinggi dapat menjalankan pemerintahan dengan baik dan tidak melanggar aturan, harapnya.

( Yus)

Loading...

Komentar

Berita Terbaru