Penulis: ADPSB | Editor: Marjeni Rokcalva

PADANG - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah menyebut Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) memiliki fungsi dasar sebagai penampung dan penyalur aspirasi dari masyarakat. Fungsi yang strategis tersebut, menyebabkan banyak pihak merangkulnya menjadi mitra untuk berbagai urusan, maka LPM harus hati-hati dan bijak dalam memainkan peran.

"LPM memiliki fungsi strategis ditengah masyarakat, mereka adalah saluran aspirasi sekaligus motor penggerak partisipasi masyarakat. Banyak pihak menjadikannya sebagai mitra dalam berbagai urusan, maka LPM perlu hati-hati dan bijak dalam memainkan perannya," ungkap Gubernur Mahyeldi dalam sambutannya saat membuka Rakor LPM, Se-Provinsi Sumbar Tahun 2023 di sebuah hotel, Padang Senin (5/6/2023).

Gubernur menjelaskan, maksud dari ajakannya untuk selalu bijak dan hati-hati dalam memainkan peran bagi para anggota LPM. Kemampuan untuk memahami, apa yang menjadi tugas dasarnya ditengah masyarakat menjadi penting, hal tersebut bisa menjadi saringan baginya supaya tidak terjebak kedalam kepentingan prakmatis dan politis pihak/kelompok tertentu.

Baca Juga

• Agenda Tahunan Donor Darah HBT, Diapresiasi Gubernur Sumbar Mahyeldi
• Gubernur Sumbar Mahyeldi Apresiasi Kepedulian Aliansi BEM SB
• Gubernur Sumbar Mahyeldi: Proyek Fly Over Sitinjau Lauik Segera Masuk Proses Pengadaan Lahan
• Gubernur Sumbar Mahyeldi Salurkan Bantuan untuk KTH Madu Galo-Galo di Pasaman
• Gubernur Sumbar Mahyeldi Tinjau Lokasi Rencana Pembangunan Jembatan di Koto Baru Aie Dingin Solok

Mereka adalah jembatan penghubung atau mediator dalam setiap urusan masyarakat setempat dengan dunia luar seperti organisasi kemasyarakatan, lembaga swasta dan pemerintah. Maka peningkatan kapasitas dan kualitas setiap anggota LPM menjadi sebuah keharusan.

"LPM harus memahami isu strategis dan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Jangan sampai terjebak dalam kepentingan politis pihak tertentu, tugasnya lebih mulia dari itu ditengah masyarakat," kata Mahyeldi.

Beberapa hal tersebut menjadi materi utama dalam sambutan Gubernur Mahyeldi saat membuka kegiatan rakor LPM yang mengusung tema "Melalui Rapat Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Kita Perkuat Peran dan Fungsi Kelembagaan LPM Nagari/desa/Kelurahan, Dalam Rangka Harmonisasi Hubungan Antar Kelembagaan Menuju Sumbar, Madani yang unggul dan berkelanjutan".

Mahyeldi menambahkan, secara kelembagaan LPM tentunya memiliki keterbatasan, baik dari segi kewenangan, anggaran maupun kualitas SDM. Untuk menyikapi kondisi tersebut, ia mendorong LPM untuk mampu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan berbagai unsur dalam artian positif seperti pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Camat, Lurah dan Walinagari serta unsur penggiat pemberdayaan masyarakat lainnya agar tugas dan fungsinya dalam masyarakat tetap bisa berjalan optimal.

"Ditengah banyaknya keterbatasan yang dimiliki LPM, kemampuan kolaborasi dan komunikasinya terhadap berbagai unsur menjadi penting, untuk penguatan kualitas dan kapasitas para anggota LPM agar fungsinya ditengah masyarakat tetap optimal," tukuk Gubernur.

Sementara itu Kepala Dinas PMD Prov. Sumbar, Amasrul menyampaikan maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan rakor ini adalah untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan persepsi dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan LPM sebagai mitra pemerintah nagari/desa/kelurahan.

"Pembinaan tersebut dilakukan agar tercipta sebuah kesamaan persepsi, koordinasi harmonis antara LPM dengan Pemerintah dalam menjalankan fungsi dibidang sosial kemasyarakatan," terang Amasrul.

Lebih lanjut ia menyebut, rakor LPM tersebut dilaksanakan selama 2 (dua) hari, mulai dari tanggal 5 sampai 6 juni 2023 dan diikuti oleh perwakilan unsur LPM dan aparatur OPD terkait di kab/kota selaku pembina, sehingga secara keseluruhan pesertanya berjumlah sebanyak 189 orang, yang berasal dari kabupaten/kota terpilih se- Sumbar.

Ia mengaku, untuk mendukung acara tersebut pihaknya telah menghadirkan pemateri handal yang berasal dari Ditjen Bina Pemerintahan Dalam Negeri RI, Pemprov Sumbar, dan beberapa orang Pakar Pemberdayaan Masyarakat. (ADPSB)