Penulis: DE | Editor: Medio Agusta

PASAMAN BARAT -- Wakil Bupati Risnawanto pimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), pada Rabu (20/9) di Aula Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Pasbar.

Rakor yang digelar dalam rangka penajaman program penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pasaman Barat itu turut dihadiri oleh Asisten, OPD dan stakeholder terkait lainnya.

Dalam arahannya Wakil Bupati Risnawanto menegaskan jika kolaborasi antar lintas instansi sangat diperlukan dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem tersebut. Karena setiap program penanggulangan kemiskinan esktrem sudah ada di masing-masing OPD serta beberapa program lainnya di Baznas.

Baca Juga

• Kapolres Pasaman Barat : Buka Puasa Bersama Insan Pers Wujud Rasa Syukur
• Bupati Hamsuardi Ikuti Rapat Paripurna dalam Rangka Penyampaian LKPJ 2023
• Pemkab Pasbar Salurkan Sejumlah Bantuan Kepada Korban Kebakaran Taluak Ambun Ujung Gading
• Perkuat Kolaborasi Dalam P4GN, BNN dan Pemda Pasbar Terima Kunjungan BNNP Sumbar
• Sekda Hendra Putra Lantik Camat Sungai Beremas Yumbri

Wakil Bupati Risnawanto mengatakan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan program prioritas daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pasaman Barat 2021-2026 yang merupakan Indikator Kinerja Utama, Nomor 25: Persentase Penduduk Miskin, ditargetkan pada tahun 2026, berada pada angka maksimal 6,58 persen. Walaupun pada publikasi terbaru tahun 2022, angka kemiskinan Pasaman Barat telah berada pada angka 6,93 persen.

"Namun melihat pola perkembangan antar waktu yang mengalami fluktuatif, perlu upaya agar penanggulangan kemiskinan tetap pada tren penurunan. Apalagi, pada kondisi abnormal, seperti tahun 2020-2021 pandemi covid melanda tatanan global, mengakibatkan program penanggulangan kemiskinan yang telah direncanakan tidak jarang harus dilakukan reformasi ulang," katanya.

Ia menambahkan, pada tahun 2022, angka kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat masih tercatat sebesar 6,93 persen, atau setara dengan 32.910 jiwa. Meski demikian, ia mengungkapkan bahwa jumlah penduduk yang rentan miskin jauh lebih besar dari itu.

Risnawanto menjelaskan bahwa berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Tahun 2022 terdapat 30.084 keluarga, atau setara dengan 146.145 jiwa, tersebar pada desil 1-4, yang merupakan sasaran program penanggulangan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah.

"Angka ini termasuk keluarga yang sangat miskin dan keluarga yang rentan miskin karena berbagai masalah seperti kekerasan, pailit, bencana, atau karena besarnya tanggungan, seperti anak-anak usia pra-sekolah dan lansia," jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa masih banyak kendala yang dihadapi dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat, seperti kurangnya sinkronisasi dan sinergitas, belum seragamnya basis data yang digunakan, kurangnya pemantauan dan evaluasi terhadap program penanggulangan kemiskinan. (DE)