Penulis: Yus | Editor: Redaktur

BUKITTINGGI - Sejumlah pimpinan sekolah SD dan SMP sampaikan aspirasi berupa kebutuhan sekolah mereka kepada pimpinan bersama Anggota Komisi II DPRD Bukittinggi yang melakukan kunjungan lapangan ke sekolahnya.

Kunjungan lapangan pimpinan bersama anggota Komisi II DPRD Bukittinggi ke sejumlah SD dan SMP itu dilakukan, Selasa (17/01) dipimpin Wakil Ketua DPRD, Nur Hasra.

Ikut dalam kunjungan lapangan, Ketua komisi ll Edison Katik Basa, Asril, H. Irman , Ibnu Asis, Erdison Nimli, didampingi Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta perwakilan Dinas , PUPR Kota Bukittinggi.

Baca Juga

• Ketua DPRD Berharap Padang Panjang Unggul dalam Segala Hal di HJK ke-233
• APBD Kota Bukittinggi 2024 Beserta Kalender Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pendidikan Disahkan
• Anggota DPRD Provinsi Sumbar, H. Nurfirman Wansyah Harapkan Petani Solsel Bangkit
• Pemko Bukittinggi Sampaikan Nota Penjelasan 2 Ranperda Pada Sidang Paripurna
• Gedung DPRD Sumbar Menjadi Ruang Kunjungan Edukasi Generasi Emas Sumbar

Menurut Ketua Komisi II DPRD Bukittinggi, Edison Katik Basa, mengatakan, kunjungan lapangan ini untuk mendengarkan aspirasi dari sekolah dan permasalah yang terjadi di masing - masing sekolah yang dikunjungi.

Kunjungan pertama dilakukan Komisi II ke SDN 11 Bukit Apit, sekolah yang berdiri semenjak tahun 1953 itu, mengeluhkan persoalan banjir, sarana perpustakaan yang tidak memadai, kantin sehat dan UKS.

Aspirasi yang disampai pimpinan SDN 11 Bukit Apit itu harus jadi prioritas. Bagaiman pemerintah menyediakan sarana pendidikan yang nyaman bagi pelajarnya. Disdikbud, kami harapkan merencanakan skala prioritas yang sangat dibutuhkan oleh sekolah ini, dengan cara mengajukan proposal mengenai kebutuhan sekolah, ujar Edison Katik Basa.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD ta Bukittinggi, Nur Hasra, menambahkan, agar leading sektor terkait masalah bajir, dapat menelaah masalah ini.

"Apakah bangunan sekolah ini perlu kita bangun baru atau kita rehab saja," ujarnya.

Perwakilan Dinas PUPR Kota Bukittinggi, Fauzan menjelaskan, bahwa tahun lalu sudah dialokasikan anggaran sebesar Rp 800 juta untuk sistem resapan. "Terkait kondisi drainase sekolah ini masih layak, mungkin ini hanya kita butuh rehab saja," jelasnya.

Selain itu, komisi II DPRD Bukittinggi juga merangkum masalah di beberapa satuan pendidikan, seperti kekurangan air bersih, kebutuhan sarana kanopi untuk shalat berjaamah di SMP 3 Bukittinggi.

( Yus )