Penulis: Yus | Editor: Redaktur

BUKITTINGGI - Sejumlah pimpinan sekolah SD dan SMP sampaikan aspirasi berupa kebutuhan sekolah mereka kepada pimpinan bersama Anggota Komisi II DPRD Bukittinggi yang melakukan kunjungan lapangan ke sekolahnya.

Kunjungan lapangan pimpinan bersama anggota Komisi II DPRD Bukittinggi ke sejumlah SD dan SMP itu dilakukan, Selasa (17/01) dipimpin Wakil Ketua DPRD, Nur Hasra.

Ikut dalam kunjungan lapangan, Ketua komisi ll Edison Katik Basa, Asril, H. Irman , Ibnu Asis, Erdison Nimli, didampingi Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta perwakilan Dinas , PUPR Kota Bukittinggi.

Baca Juga

• Dispora Kota Bukittinggi Terima Kunjungan Pansus DPRD Kota Padang
• Yernita Dorong Pemko Proaktif Bebaskan Lahan Untuk Revitalisasi Puskesmas Parit Rantang,
• DPRD Kota Payakumbuh Dengarkan Paparan Wali Kota Terkait Kinerja Tahun 2022
• Rapat Paripurna PAW Anggota DPRD Pasbar, H. Yubdi Gantikan Alm. Drs. Budi Nasko
• Warga Nagari Lurah Ampalu Minta Perbaikan Jalan dan Gendang Rebana ke JJ Dt Gadang

Menurut Ketua Komisi II DPRD Bukittinggi, Edison Katik Basa, mengatakan, kunjungan lapangan ini untuk mendengarkan aspirasi dari sekolah dan permasalah yang terjadi di masing - masing sekolah yang dikunjungi.

Kunjungan pertama dilakukan Komisi II ke SDN 11 Bukit Apit, sekolah yang berdiri semenjak tahun 1953 itu, mengeluhkan persoalan banjir, sarana perpustakaan yang tidak memadai, kantin sehat dan UKS.

Aspirasi yang disampai pimpinan SDN 11 Bukit Apit itu harus jadi prioritas. Bagaiman pemerintah menyediakan sarana pendidikan yang nyaman bagi pelajarnya. Disdikbud, kami harapkan merencanakan skala prioritas yang sangat dibutuhkan oleh sekolah ini, dengan cara mengajukan proposal mengenai kebutuhan sekolah, ujar Edison Katik Basa.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD ta Bukittinggi, Nur Hasra, menambahkan, agar leading sektor terkait masalah bajir, dapat menelaah masalah ini.

"Apakah bangunan sekolah ini perlu kita bangun baru atau kita rehab saja," ujarnya.

Perwakilan Dinas PUPR Kota Bukittinggi, Fauzan menjelaskan, bahwa tahun lalu sudah dialokasikan anggaran sebesar Rp 800 juta untuk sistem resapan. "Terkait kondisi drainase sekolah ini masih layak, mungkin ini hanya kita butuh rehab saja," jelasnya.

Selain itu, komisi II DPRD Bukittinggi juga merangkum masalah di beberapa satuan pendidikan, seperti kekurangan air bersih, kebutuhan sarana kanopi untuk shalat berjaamah di SMP 3 Bukittinggi.

( Yus )