Penulis: 1 | Editor: Marjeni Rokcalva

JAKARTA - Tersangka Harun Masiku yang terkait kasus dugaan suap terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan masih belum bisa ditangkap KPK. Ia sangat diharapkan kooperatif dan mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperksa.

Sebagaimana diketahui, Harus merupakan calon legislatif (caleg) dari PDI Perjuangan itu telah ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap terkait kasus jual beli pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024.

Wakil Ketua KPK Lili Pantauli Siregar mengaku hingga kini belum menerima informasi dari penyidik terkait kedatangan Harun ke gedung KPK. Lembaga antirasuah ini akan memberikan keterangan jika Harun telah ditangkap maupun kooperatif dengan mendatangi gedung KPK. "Belum terinfo nanti jika sudah ada info tentu disampaikan, ya," kata Lili dikonfirmasi, Sabtu (11/1) dilansir dari jawaposcom.

Baca Juga

• Terkait Tunggakan Kasus, Kajari Solsel Tidak Tidur dan Siap Berkabolorasi Dengan Wartawan
• Kembali Pegawai Pemda Solsel Terkait Kasus Korupsi di Eksekusi Kejari Solsel
• Bapedalitbang Pessel Laksanakan Pertemuan Diseminasi Audit Kasus Stunting
• Padang Panjang Kota Pertama Selesaikan Audit Kasus Stunting 2023 di Sumbar
• Ungkap Kasus Persekusi, Bupati Pessel Apresiasi Jajaran Polres Pessel

Hingga kini, lanjut Lili, penyidik masih mencari keberadaan Harun. Lili pun meminta agar para pihak tidak menghalang-halangi kinerja KPK. Karena dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Kamis (8/1), Harun tidak termasuk dari delapan orang yang diamankan KPK. "Kami masih biarkan tim bekerja," jelas Lili.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengaku tak tahu keberadaan Harun saat ini. Padahal, Harun disebut-sebut merupakan salah satu staf Hasto. "Kalau Harun Al Rasyid di dalam cerita kita sering mendengar, tapi saya enggak tahu di mana," kata Hasto di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (10/1).

Di sisi lain, Hasto menilai, ada kepentingan tertentu yang ikut mem-framing kasus ini. Oleh karena itu, dia memastikan PDIP akan menyikapinya dengan dewasa. Karena bukan kali ini PDIP diterpa isu miring.

"Sebagai contoh, ada pihak yang melakukan framing seolah-olah yang namanya Doni itu staf kesekjenan PDIP. Saya mencari yang namanya Doni staf saya, ini namanya Doni," kata Hasto sambil menunjuk Doni yang berada di sampingnya.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka yakni Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina selaku mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Harun Masiku selaku caleg DPR RI fraksi PDIP dan Saeful.

KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.

Atas perbuatannya, Wahyu dan Agustiani Tio yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau Pasal 12 Ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Harun dan Saeful yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap disangkakan dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.