Penulis: Ynd/Rnd | Editor: Marjeni Rokcalva

PAINAN - Pemerintah kabupaten (Pemkab) Pesisir Selatan (Pessel) terus melakukan inventarisasi secara berkala terhadap kekayaan daerah berdasarkan aset yang dimiliki. Upaya itu dilakukan guna mengantisipasi agar tidak terjadi kesimpangsiuran data, termasuk juga upaya penggelapan yang akan dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Penegasan ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pessel, Mawardi Roska, Rabu (4/1/2023) di Painan.

Dia mengatakan bahwa semua kekayaan daerah berdasarkan aset yang ada di daerah itu dilakukan pendataan secara berkala.

Baca Juga

• Sekda Pessel Berikan Motivasi kepada Staf dan Pejabat di Dinas Dikbud
• Sekda Pessel Mawardi Roska Minta SKPD Komit Kelola Kearsipan
• Sekda Pessel Minta Perangkat Daerah Pacu Program Kegiatan Jelang Akhir
• Cegah Stunting Ala Rabab Pasisia, Sekda Pessel Sosialisasi Advokasi KIE Bangga Kencana
• Sekda Pessel Mawardi Roska Buka Pelatihan Konvensi Hak Anak

"Tujuannya agar tidak terjadi kesimpangsiuran, apalagi penggelapan," katanya.

Selain pendataan itu, dia juga meminta kepada aparatur dan pejabat yang ada dilingkungan pemerintahan daerah Pessel untuk juga melaporkan aset yang dipakai.

"Ini saya sampaikan sebab Pemkab Pessel sangat serius mengamankan semua aset yang dimiliki. Baik aset yang berbentuk motor dinas, mobil dinas, leptop dan peralatan rumah tangga lainnya," terang Mawardi.

Ketegasan itu disampaikanya karena semua barang yang dibeli dengan anggaran pemerintah baik yang bersumber dari APBN maupun APBD, harus bisa dipertanggungjawabkan.

"Ini saya tegaskan, karena saya tidak ingin persoalan ketidak jelasan aset, serta kesimpangsiuran data menjadi sandungan bagi Pessel untuk kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Murni. Makanya semua barang yang dibeli dengan anggaran pemerintah, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD harus dapat dipertanggungjawabkan oleh si pemakai," tegasnya mengakhiri. (Ynd/Rnd)