Penulis: Medio Agusta

SAWAHLUNTO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sawahlunto, sebagai penyelenggara pemilu terus mempersiapkan diri menghadapi pemilihan serentak Anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presiden 2024, yang dilanjutkan setelah itu dengan Pemilu Pemilihan kepala daerah ditahun yang sama.

Menghadapi proses pesta demokrasi lima tahunan tersebut, KPU Sawahlunto sesuai PKPU No. 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024 melakukan sosialisasi rapat koordinasi dan sosialisasi regulasi tahapan pelaksanaan pemilu di Aula PT Bukit Asam Tbk Pertambangan Ombilin, Sawahlunto, Kamis (22/12/2022)

Kegiatan tersebut menghadirkan dua Nara sumber yakni, Dr. Aidinil Zetra dari Unand, dan Deri Rizal,M.H dari UIN Mahmud Yunus Batusangkar, dengan peserta terdiri dari unsur Kepala Desa, Kepala Kelurahan, dan beberapa media. Hadir diacara itu komisioner KPU Akhaswita,SH, Ria Amelia,SH, dan Desi Fardila,S.Pd,M.Pd.

Desi Fardila, Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) mengatakab, merujuk PKPU No.3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024, KPU Kota Sawahlunto saat ini masih dalam tahap pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih hingga 21 Juni 2023.

Baca Juga

• Penting! KPPS Siap Berikan Formulir C Pemberitahuan Pemungutan Suara Paling Lambat 11 Februari
• Pemilih Harus Kenali Warna 5 Kertas Suara Pada Pemilu 2024
• Disaksikan Pj Walikota, KPU Padang Panjang Terima Logistik Surat Suara Pemilu 2024
• Bawaslu Diingatkan Pemilu Paling Berat Selama Penyelenggaraan Pemilu Adalah Pemilu 2024
• KPU Solsel Gelar Rakor Kampanye dan Penggunaan Aplikasi SIKADEKA

Selain itu, lanjutnya, KPU Sawahlunto telah mengajukan rancangan daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk pemilihan anggota DPRD Kota Sawahlunto Pemilu tahun 2024. Pengajuan daerah pemilihan dan alokasi kursi ini akan disampaikan ke KPU RI yang sudah dimulai 14 Oktober 2023 dan berakhir sampai 9 Februari 2023.

Masih seputar persiapan Pemilu, KPU Kota Sawahlunto seperti dikatakan Desi Fardila telah menetapkan 20 anggot Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 16 Desember lalu, dan pelantikan serta penandatanganan pakta integritas akan dilakukan 4 Januari 2023 mendatang.

PPK akan mulai bekerja 4 Januari 2023 hingga 4 April 2024. KPU berharap kepala kecamatan atau Camat diwilayah administrasi pemerintahan Kota Sawahlunto ikut membantu PPK di daeranya masing-masing untuk sekretaris dan anggota sekretariat PPK termasuk ruangan bangunan yang dapat digunakan sebagai sekretariat PPK.

"Saat ini tahapan yang sedang berjalan adalah proses perekrutan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang membantu KPU menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan ditingkat desa dan kelurahan. Agenda pendaftaran dilakukan 18 Desember 2023 sampai 27 Desember 2023, sementara pelantikan dan penandatanganan integritas tanggal 13 Januari 2023.

Ciptakan Pemilu Berintegritas

Dr.Aidinil Zetra, nara sumber, dibagian paparannya menyebutkan, untuk menciptakan pemilu yang berkualitas dan berintegritas merupakan tugas bersama, tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara pemilu tetapi harus melibatkan civil Sociaty dalam menegakan prinsip-prinsip pemilu.

"Ada beberapa hal prinsip yang harus dipegang ileh penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu & DKPP) yakni, independensi, parsialitas, integritas, transparasi, efisien dan profesionalitas. Serta mampu memberikan pelayanan terhadap peserta pemilu dan masyarakat pemilih yang harus dijamin hak pilih dan hak memilihnya." Kata Aidinil, dosen ilmu politik Unand ini.

Sama halnya dengan akses media dan kebebasan berekspresi. Media diharapkan mampu memberikan akses yang sama dan kesetaraan dalam pemberitaan untuk seluruh peserta pemilu. Selaku penyelenggara, media harus di ingatkan agar memberikan rasa adil dalam setiap pemberitaan agar pemilu lebih berkualitas.

"Intinya, pemilu yang tidak berintegritas jika penyelenggara pemilu bermasalah, maka pemimpin yang terpilih tidak mendapat legitimasi rakyat. Dampaknya, isu politik dilapangan akan terus menciptakan gonjang-ganjing ditengah masyarakat. Hal ini sangat berbahaya dalam sebuah negara demokrasi." Tukuk Aidinil.

Deri Rizal, M.H, nara sumber dari UIN Mahmud Yunus Batusangkar menambahkan, sebagai negara yang menganut paham demokrasi, pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin dan untuk melakukan proses transisi kepemimpinan. Selain sebagai wadah bagi pemimpin yang terpilih memperoleh legitimasi rakyat.

"Untuk itu, jangan sampai kita salah memilih pemimpin. Jadikan pemilu sebagai sarana kedaulatan dan legitimasi rakyat sebagai bentuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dalam membangun negara dan bangsa yang demokratis kedepan." Ungkap Deri, dosen UIN Batusangkar ini.

Pihak KPU Kota Sawahlunto menginformasikan dan berharap seluruh camat, kepala desa serta lurah dapat membantu suksesnya tahapan Pemilu serentak 2024 mendatang untuk menyampaikan kepada lingkungan masyarakatnya bahwa penerimaan PPS akan berlangsung sampai 27 Desember 2023 ini.

Menyoal periodesasi PPS sesuai PKPU No. 8 Tahun 2022 sudah dihapuskan, sementara untuk pendaftaran diperlukan surat keterangan pemeriksaan sehatan. Iyos