Penulis: Rnd/Je | Editor: Marjeni Rokcalva
INDERAPURA - Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar, instuksikan agar pasien yang bermasalah (keluaga miskin) di Puskesmas diberikan layanan lanjutan (rujukan) ke rumah sakit. Sebab, anggaran/biaya berobat bagi pasien bermasalah ini sudah disediakkan.
Penegasan ini dikatakan Rusma Yul Anwar, saat meresmikan Puskesmas Inderapura Kecamatan Pancung Soal, Rabu (3/8/2022). Pada saat yang sama, juga dilouncing program inovasi berantas stunting Nagari Koto Lamo.
Bupati Rusma Yul Anwar, lebih lanjut mengatakan, tenaga medis Puskesmas tugasnya memberikan layanan kesehatan tingkat pertama. Apabila ada pasien bermasalah (miskin) medis harus memberikan layanan lanjutan (rujukan) ke RS atau RSUD M.Zein Painan untuk mendapatkan pelayanan lanjutan," jelasnya.
Baca Juga
Rusma Yul Anwar mengingatkan para medis di Puskesmas diminta supaya tetap profesional dalam bertugas; menolak fee atau iming-iming lain dari pengeloa layanan kesehatan tertentu. Sebab, hal itu potensi merugikan institusi; capaian program program pemerintah juga beban terhadap keluarga pasien.
"Akhirnya, masyarakat kita juga yang tambah susah. Saya, tidak mau terjadi dan ini perlu pemahaman semua pihak,"ujarnya.
Pada kegiatan tersebut dihadiri kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Ketua TP PKK Pesisir Selatan, Ketua Komisi IV DPRD Pessel, anggota DPRD Davil V Pessel, sejumlah kepala OPD, Ketua KAN, Ninik Mamak, Bundo Kandung, tokoh masyarakat lainya.
Rusma Yul Anwar melanjutkan bahwa tahun ini pemerintah setempat dari APBD mengalokasikan sebesar Rp5,3 miliar dana pasien bermasalah di RSUD M. Zein Painan, naik dari tahun lalu yang Rp2,5 miliar. Dari jumlah itu Rp4,2 miliar subsidi pemerintah dan sisanya Rp990 juta pokok pikiran anggota DPRD.
Dikatakan dana pasien bermasalah adalah subsidi pemerintah kabupaten pada rumah sakit untuk masyarakat yang terkendala biaya berobat karena belum memiliki jaminan kesehatan, khususnya bagi keluarga kurang mampu.
"Maka dari itu saya minta berikanlah pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Karena ini adalah tugas kemanusiaan,"ungkapnya.
Disamping itu, kata dia, pembangunan puskesmas merupakan salah satu realisasi program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat. Dengan meningkatkan kinerja yang profesional sesuai dengan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.
Berdasarkan studi riset Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian kesehatan tahun 2021 yang menunjukkan prevalensi angka stunting di Indonesia berada pada angka yang cukup tinggi yaitu 24,4 persen. Sedangkan kabupaten Pesisir Selatan berada di posisi 25,2 parsen, yang artinya berada di atas angka rata rata nasional. Dan hal itu harus untuk memberikan perhatian dan melakukan penanganan segera. Dari semua itu menjadi persoalan dan tanggungjawab bersama agar bisa keluar dan terlepas dari stunting.
"Kepala dinas berikan fungsi dan sesuai dengan peruntukannya,"tutupnya. (Rnd/Je)
Komentar