Penulis: Rnd/Je | Editor: Marjeni Rokcalva

PAINAN - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan menggelar rapat koordinasi penangan pelanggaran dengan Kepolisian Resor Pesisir Selatan, Kejaksaan Negeri Painan dan Stokeholder lainnya di ruang rapat Kantor Bawaslu Pessel, Kamis (2/6).

Ikut hadir dalam rakor tersebut, Badan Kesbangpol Pesisir Selatan, BKPSDM, Satuan Pol PP dan Damkar, Kemenag Pesisir Selatan, serta wartawan.

Ketua Bawaslu Erman Wadison menyampaikan, tujuan rakor digelar dalam rangka konsolidasi dengan stakeholders dan memantapkan strategi penanganan pelanggaran."

Baca Juga

• Bawaslu Pessel Lakukan Apel Siaga Pengawasan Masa Tenang
• Bawaslu Pessel Gelar Rakor Keuangan Bersama Korsek dan Bendahara Panwascam
• Ketua Bawaslu Pessel Pesankan Ini pada Apel Siaga Pengawasan Kampanye
• Bawaslu Pessel Laksanakan Rakor Penanganan Pelanggaran Administrasi dan TSM Pemilu
• Bawaslu Pessel Gelar Sumon Audit Sampling Coklit Data Pemilih

Melalui rakor diharapkan peserta rapat dapat memberikan masukan dan langkah langkah strategis dalam memetakan serta menangani pelanggaran di pemilu mendatang," katanya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Bawaslu menyampaikan kembali data pelanggaran pemilu sebelumnya. Menurutnya pada Pemilu tahun 2019 ada 12 ( dua belas) dugaan pelanggaran yang diproses oleh Bawaslu Pessel. Dugaan pelanggaran tersebut bersumber dari 10 (sepuluh) laporan dan 2 ( dua) temuan.

Sedangkan pada Pilkada tahun 2020 Bawaslu Pessel menangani 7 ( tujuh) dugaan pelanggaran dengan rincian, 3 ( tiga) bersumber dari laporan dan 4 ( empat) bersumber dari temuan, Ketua menambahkan.

Sesuai dengan regulasi, lanjutnya, jenis dugaan pelanggaran diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori antara lain ; pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, pelanggaran tindak pidana, dan pelanggaran hukum lainnya.

Kemudian, Nurmaidi selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Pessel, menambahkan sumber dugaan pelanggaran itu sendiri terbagi dalam 2 (dua) bentuk ; pertama, laporan langsung dari warga negara yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu atau pemantau pemilu yang kemudian disebut laporan. Kedua, hasil pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran yang kemudian disebut dengan temuan.

Disamping pengawasan Bawaslu dalam memaksimalkan personil pada pelaksanaan Pemilu tahun 2024 nanti terhadap tindakan-ttindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu, Bawaslu Pessel juga berharap kepada masyarakat ikut serta menyampaikan laporan duagaan pelanggaran kepada Bawaslu Pessel.

" Mewujudkan Pemilu dan Pilkada yang berintegritas, merupakan tugas kita bersama. Untuk itu dari awal dilakukan konsolidasi dan koordinasi dengan stakeholders," tutup Nurmaidi.(Rnd/Je)