Tunggu Tahapan Pemilu, Bawaslu Sawahlunto Sosialisasikan Peran PPID Melalui Media Massa

PEMERINTAHAN-161 hit

SAWAHLUNTO- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mulai melakukan aktivitas persiapan penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 melalui kegiatan Sosialisasi Pelayanan Data dan Informasi Publik yang diikuti sejumlah wartawan, di Sekretariat Bawaslu, Jl Zainuddin Tembak No.8, Kelurahan Lubangpanjang, Kecamatan Barangin, Sawahlunto, Rabu (17/11/21).

Ketua Bawaslu Sawahlunto Dwi Murini, S.Pd., M.Pd.,didampingi komisioner (Pengganti Antar Waktu) Arlin Junaidi, S.P., Sekretaris Mahfirawati Aldila, S.E., beserta staf Bawaslu mengemukakan, meski belum diterbitkannya tahapan Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) dan jadwal pemungutan suara dalam Pemilu nanti, pihaknya terus melakukan aktivitas lain seperti mensosialisasikan keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Bawaslu.

Keberadaan PPID Bawaslu sebut Dwi Murini, sangat strategis sebagai salah satu upaya Bawaslu mengedepankan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilu di era teknologi informasi saat ini melalui peningkatan layanan data dan informasi publik dengan sasaran masyarakat luas, khusunya kalangan pengurus partai politik yang selama ini sangat minim memahami informasi tentang regulasi dan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Kepala Daerah.

Baca Juga


"Bawaslu saat ini lebih mengedepankan upaya pencegahan ketimbang penindakan, apalagi di era teknologi informasi saat ini kita semua harus bisa memanfaatkan teknologi itu untuk penyebarluasan informasi khususnya terkait peran dan tugas Bawaslu dalam upaya pencegahan, pengawasan, dan penindakan bisa diakses luas secara mobile oleh masyarakat. Dalam kerangka inilah fungsi PPID yang kami launching saat ini perlu di sosialisasikan," kata Dwi Murini dengan nada datar.

Supaya PPID dapat berjalan efektif dan presisi, Bawaslu Kota Sawahlunto melakukan berbagai inovasi pemanfaatan berbagai media, baik media sosial maupun media massa. Hal ini dilakukan agar masyarakat maupun kalangan partai politik mampu menyerap informasi yang disampaikan dengan hanya menggunakan satu jari dengan meklik PPIDsawahlunto.bawaslu.go.id atau menginstalnya melalui play store.

Komisioner Arlin Junaidi menambahkan, data-data yang ada di materi PPID akan di update terus seiring kebutuhan informasi sebagai bentuk pelayanan online kepada khalayak, seperti informasi soal aturan dan proses tahapan serta syarat untuk melengkapi pengaduan jika terjadi dugaan pelanggaran Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah dan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bawaslu Kota Sawahlunto.

Arlin menyikapi, dalam menghadapi Pemilu dan Pemiluhan Serentak tahun 2024 nanti, akan ada aturan-aturan baru yang akan diterbitkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai titik awal Bawaslu menjalankan fungsinya menurut undang-undang. Namun hingga kini, karena tahapan Pemilu maupun kapan jadwal pemungutan suara akan dilakukan belum jelas, Bawaslu masih dalam kondisi wait and see. Untuk mengisi aktifitas, pihaknya melakukan penajaman informasi sosialisasi terkait PPID Bawaslu Kota Sawahlunto.

"Disinilah peran mass media kami butuhkan, agar dapat menyampaikan informasi yang faktual untuk diketahui masyarakat luas, selain kami memanfaatkan medsos dalam bersosialisasi. Yang pasti, media massa adalah mitra penting dan strategis bagi kami dalam melaksanakan tugas dan mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang di laksanakan Bawaslu Kota Sawahlunto," tutur Arlin.

Tumpak Abd.Rachman, salah seorang wartawan menginginkan, Bawaslu Kota Sawahlunto selayaknya mengencarkan sosialisasi terkait Pilkada mulai dari sekarang. Sebab, alasan Tumpak, dengan adanya sosialisasi tersebut dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran dan sengketa Pilkada yang dipahaminya sangat ruwet, sebab dalam mengusung balon kada bh, sudah barang tentu terjadi koalisi dari gabungan berbagai Parpol.

"Menurut saya karena masalah Pilkada ini sangat ruwet, sebaiknya Bawaslu Kota Sawahlunto lebih mempergencar sosialisasi soal Pilkada ini ketengah masyarakat dan Parpol untuk mengurangi terjadinya sengketa Pilkada di 2024 mendatang karena calon yang diusulkan pasti melalui partai dan penggabungan beberapa partai," ucap Tumpak. (Iyos)

Loading...

Komentar

Berita Terbaru