Pemko Padang Ditegur Mendagri Lantaran Belum Membayar Insentif Nakes, Ini Tanggapannya

KESEHATAN-334 hit

PADANG - Insentif untuk tenaga kesehatan (nakes) sampai bulan Juli di Kota Padang sudah dibayarkan sebesar Rp20,83 miliar atau sekitar 40,88 persen. Itu termasuk insentif bagi tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rasidin Padang.

"Jadi tidak benar kalau Pemko (Pemerintah Kota) Padang tidak membayarkan insentif bagi tenaga kesehatan yang berhubungan dengan penanggulangan Covid-19," kata Wali Kota (Wako) Padang Hendri Septa melalui Juru Bicaranya Amrizal Rengganis selaku Kepala Bagian (Kabag) Protokol dan Komunikasi Pimpinan kepada media, Selasa (31/08/2021) petang.

Wako perlu memberi tanggapan sehubungan dengan adanya berita bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegur 10 Kepala Daerah di Indonesia termasuk Wali Kota Padang karena belum juga membayarkan uang insentif para Nakes di Padang.

Baca Juga


Amrizal mengatakan bahwa Pemko Padang telah membayarkan insentif bagi nakes di Kota Padang sebesar Rp20,83 miliar atau 40,88%. Insentif tersebut dibayarakan sampai bulan Juli untuk Dinas Kesehatan, dan sampai bulan April untuk RSUD dr.Rasidin Padang.

"Kita sudah bayarkan insentif Nakes sebesar Rp20 miliar untuk Dinas Kesehatan, dan untuk RSUD dr.Rasidin Padang dengan realisasi 40,88 persen," kata Amrizal Rengganis.

Ia menambahkan, belum tercapainya realisasi pembayaran insentif sebesar 50% sebagaimana dipersyaratkan dalam surat Mendagri tersebut disebabkan karena beberapa hal.

Pertama, pola perhitungan pembayaran insentif tenaga kesehatan tahun anggaran 2021 berbeda dengan pola perhitungan tahun anggaran 2020, dimana fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak melakukan perawatan pasien terkonfirmasi positif tidak dibayarkan insentifnya.

Lalu yang kedua, jumlah pasien yang dirawat pada beberapa Puskesmas dan RSUD dr. Rasidin Padang pada awal trimester I Tahun Anggaran 2021 masih sedikit, sehingga tidak dapat dibayarkan insentifnya.

"Yang ketiga, tidak seluruh tenaga kesehatan mendapatkan insentif penuh dalam satu bulan, tetapi disesuaikan dengan jumlah kasus yang ditangani atau jumlah hari tenaga kesehatan tersebut memberikan pelayanan langsung kepada pasien, ini sesuai aturan," kata dia.

Menurut Amrizal, surat Mendagri yang mempertanyakan soal belum dibayarkannya insentif tersebut sudah dijawab oleh Wako Padang Hendri Septa. Jawaban dari Wako Padang menyebutkan bahwa belum tercapainya realisasi pembayaran insentif nakes ini lantaran adanya faktor-faktor tadi.

Juru Bicara Wako itu menyebut bahwa Pemko Padang telah melakukan refocusing anggaran 8% yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk penanganan Covid-19 bidang kesehatan sebesar Rp83,58 miliar. Alokasi dana tersebut salah satunya dipergunakan untuk pembayaran insentif nakes daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp50,9 miliar.

Sementara itu kepada pers, Amrizal juga menjelaskan bahwa jumlah kasus terkonfirmasi positif sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 sebanyak 40.948 orang, Melihat hal ini, Pemko Padang memutuskan akan meningkatkan realisasi pembayaran insentif nakes dengan mengoptimalkan penggunaan sisa anggaran yang ada sebesar Rp30,12 miliar.

"Anggaran ini akan kita gunakan untuk pembayaran insentif nakes bulan Agustus sampai dengan Desember 2021 untuk Dinas Kesehatan Kota Padang, dan RSUD dr. Rasidin Padang bulan Mei sampai dengan Desember 2021," kata dia.

"Jadi tidak benar kalau dikatakan Pemko Padang tidak membayarkan insentif nakes. Tetapi hanya soal waktu saja agar kita semua taat administrasi," ujarnya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kemarin melalui staf khususnya menegur 10 bupati-wali kota yang masih belum membayarkan insentif tenaga kesehatan, termasuk Wako Padang.

Staf Khusus (Stafsus) Mendagri Kastorius Sinaga dalam keterangannya lewat pesan elektronik di Jakarta, Selasa, mengatakan realisasi pos belanja Insentif Tenaga Kerja Kesehatan Daerah (Innakesda) merupakan salah satu fokus perhatian Mendagri Tito di dalam memonitor realisasi belanjaAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Kebijakan refocusing APBD 2021 telah menggariskan bahwa 8 persen Dana Alokasi Umum (DAU) dan DBH (Dana Bagi Hasil) tahun anggaran 2021 ini diperuntukkan untuk penanganan Covid-19, termasuk pembayaran insentif nakes daerah," kata dia.

Artinya, lanjut Kastorius Sinaga faktor ketersediaan dana seharusnya terjamin untuk Innakesda. Namun hasil pemantauan rutin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang datanya telah cek kembali ke data Kementerian Keuanagan (Kemenkeu), dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) masih terdapat banyak daerah yang belum membayarkan Innakesda.

Bahkan, lanjut dia di beberapa daerah yang termasuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 dimana penyebaran Covid-19 masuk zona merah, insentif para nakes belum direalisasikan oleh kepala daerah.

"Mendagri sangat memberi perhatian kepada nakes karena merekalah salah satu 'front liner' penanganan Covid-19 di daerah," ucapnya. (Rel/Je)

Loading...

Komentar

Berita Terbaru