Wako Bukittinggi Sampaikan Rancangan KUPA Dan Rancangan PPAS Perubahan Bukittinggi Tahun 2021

PEMERINTAHAN-247 hit

BUKITTINGGI - Wako Bukittinggi sampaikan Rancangan KUPA dan Rancangan PPAS Perubahan Kota Bukittinggi Tahun 2021 pada sidang paripurna DPRD setempat, Rabu,(18/98) diruangan sidang utana DPRD Bukittinggi.

Dalam penjelasannya, Wako Erman Safar mengatakan, Penyusunan Rancangan KUPA dan Rancangan PPAS Perubahan Kota Bukittinggi Tahun 2021 ini banyak dipengaruhi oleh dinamika pencegahan dan percepatan penanganan Pandemi COVID-19 di Kota Bukittinggi.

Hal ini didasarkan pada beberapa peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dalam upaya pencegahan dan percepatan penanganan Pandemi COVID-19 di daerah.

Baca Juga


"Sesuai Perda Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 ,dimana telah dilakukan audit BPK-RI atas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun

Anggaran 2020, diperoleh jumlah SiLPA sebesar Rp99.386.026.235,08."ujar Wako

Dijelaskan,Dari angka tersebut terdapat selisih lebih sebesar Rp46.138.496.908.08 dibandingkan dengan proyeksi SILPA pada APBD awal yang telah ditetapkan sebesar Rp53.247.529.327,- yang telah diperhitungkan untuk menutup defisit yang ada pada penyusunan RKPD Perubahan 2021 ini terkait rencana pendapatan dan belanja daerah..

"Implementasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2021 yang telah dituangkan dalam RKUPA dan RPPAS Tahun 2021 dan ditetapkan dalam APBD Perubahan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2021 untuk pencapaian tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021. Pandemi covid-19 yang terjadi semenjak tahun 2020 dan sampai saat ini masih belum menunjukkan penurunan, bahkan sebaliknya mengalami peningkatan dengan munculnya varian baru yang penularannya lebih cepat,

sehingga mempengaruhi ekonomi dan keuangan daerah." kata Erman Safar

Menurut Wako Erman Safar Pada Rancangan KUPA dan Rancangan PPAS Perubahan APBD pengeluaran investasi Pemda padan Bank Perkriditan Rakyat Jam Gadang Syariah (BPRS ) Bukittinggi sebesar Rp 3.000.000.000,- sesua dengan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang penyertaan modal Daerah dalam Perusahaan BPRS Syariah.

"Perubahan kebijakan pembiayaan Kota

Bukittinggi tahun 2021 dari sisi penerimaan

pembiayaan daerah bertambah Rp46.165.253.361,-. Angka ini berasal dari penerimaan pembiayaan daerah yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) yang mengacu pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 yang telah diaudit BPK-RI sebesar Rp99.386.026.235,08 dan pencairan sisa Dana Cadangan yang telah dilakukan pada awal tahun 2021 sebesar Rp26.756.453,-."jelas wako Erman Sadar

Rapsr Paripurna tersebut dipimpin Ketua Dewan Herma Syafyan dan 6 faraksi menyampaikan pandagan umumnya dengan mematuhi prokes covid 19 dengan ketat.

Rapat Paripurna tersebut sempat terjadi hujan intruksi sehungan ada intruksi dari Partai Gerindra mempertanyakan Pimpinan Sidang Herman Syofyan

Dimana, ditengah jalannya paripurna, ada interupsi yang ditujukan untuk mengganti pimpinan sidang, yang saat paripurna berjalan, palu dipegang oleh Ketua DPRD, Herman Sofyan.

M. Angga Alfarici, Anggota DPRD Bukittinggi dari fraksi Gerindra, yang melakukan interupsi, menyatakan, sesuai aturannya, karena sudah ada surat masuk dari Partai Gerindra, tentang pergatian Ketua DPRD Bukittinggi.

Sehingga, meskipun memang belum dilakukan secara resmi pergantian Ketua DPRD, namun, Angga berpendapat bahwa agar tidak terjadi kesalahan dalam aturan dan administrasi, pimpinan sidang diminta untuk diganti kepada wakil ketua DPRD.

( Yus).

Loading...

Komentar

Berita Terbaru