Penulis: Yus | Editor: Medio Agusta

BUKITTINGGI - Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 32 Tahun 2021, Kota Bukittinggi bersama 18 kabupaten/kota di Sumbar kecuali Kota Padang, kembali melanjutkan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 dari 10 Agustus 2021 hingga 23 Agustus 2021 mendatang.

Menurut Walikota (Wako) Bukittinggi Erman Safar, kepada awak media mengatakan, sesuai Inmendagri Nomor 32 Tahun 2021 tersebut, proses belajar mengajar tatap muka sudah boleh dilakukan,tetapi secara terbatas.

Lebih lanjut Wako Ermas Safar menyebutkan, teknis pelaksanaan belajar tatap muka di Bukittinggi akan segera dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi.

Baca Juga

• Jelang Isya, Warga Bukittinggi Dikagetkan Gempa Magnitudo 3,6
• Wagub Sumbar Ajak Pemerintah dan Warga Bukittinggi Jaga Kualitas Layanan dan Kebersihan Saat Lebaran
• Jumat 3 September 2021, 23 Warga Bukittinggi Dinyatakan Sembuh Covid-19
• Sejak Pandemi Covid-19, Sudah 14.909 Orang Warga Bukittinggi Mengikuti Swab PCR
• Kasus Terkonfirmasi Positif Covid-19 di Bukittinggi Kembali Bertambah 25 Orang

"Jadi mulai hari ini kita akan segera merapatkan dengan Dinas Pendidikan terkait kegiatan belajar mengajar yang sudah bisa dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat, kapasitasnya 50%," ujar Wako, Selasa (10/08/2021).

Ketentuan Pelaksanaan PPKM Level 3 telah diterbitkan Edaran Wali Kota Bukittinggi Nomor 360,263/BPBD-Bkt/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Perpanjangan PPKM Level 3 (Tiga) Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19.

Ketentuan yang diatur dalam Edaran Wali Kota tersebut antara lain,

• Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh dengan kapasitas maksimal 50%, kecuali SDLB, MILB, SMPLB maksimal 62% sampai dengan 100%, dan untuk PAUD maksimal 33%.
• Pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran diberlakukan 75% bekerja dari rumah (WFH) dan 25% bekerja di kantor (WFO).
• Pasar tradisional/pasar rakyat, toko kelontong, pedagang kaki lima, pedagang asongan dan lain-lain yang sejenisnya diizinkan buka.
• Warung makanan, rumah makan dan kafe dengan skala kecil yang berada pada lokasi sendiri dapat melayani makan di tempat (dine in) dengan kapasitas 50%. Sedangkan untuk rumah makan dan kafe dengan skala sedang dan besar, baik yang berada pada lokasi sendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan, hanya diperkenankan menerima pesanan untuk di bawa (take away/delivery).
• Pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan dibatasi sampai pukul 20.00 (8 malam) dengan pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50%
• Pelaksanaan kegiatan konstruksi dapat beroperasi 100%;
• Pelaksanaan kegiatan pada area publik seperti obyek wisata, taman, dan area publik lainnya ditutup sementara waktu;
• Pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan ditutup sementara waktu. Sedangkan kegiatan olahraga/pertandingan olahraga diperbolehkan dengan ketentuan kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah dengan tanpa penonton;
• Pelaksanaan kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan diperbolehkan paling banyak 25% dari kapasitas, serta tanpa menyediakan hidangan makan di tempat;
• Pelaku perjalanan domestik harus dapat menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama), PCR H-2 untuk yang menggunakan moda xtransportasi pesawat udara, serta Antigen (H-1) untuk yang menggunakan moda transportasi kendaraan pribadi, bis, kereta api dan kapal laut. Untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin;

"Semua kegiatan atau aktivitas dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat," rincinya. (Yus)