Penulis: Cok/MR | Editor: Marjeni Rokcalva

PADANG - Tudingan Gubernur Mahyeldi tentang pers tidak memberitakan kegiatanya masih membekas di tubuh pimpinan media. Tapi, itu tentunya ditambah dengan adanya aksi pilih-pilih wartawan dan media yang akan bertemu dengan Gubernur Sumbar, Kamis 12 Agustus 2021 besok.

Hal tersebut dibuktikan dengan akan adanya pertemuan Gubernur dengan Jaringan Pemred Sumbar pada Kamis, 12 Agustus 2021 besok, namun undangan diberikan kepada masing-masing media, padahal rencana awal yang diundang organisasi.

Novrianto atau kerap dipanggil Ucok, salah seorang pimpinan media yang diundang, merasa berang karena konsep pertemuan dan pembicaraan antara Sepri dan koordinator JPS, tidak sesuai dengan undangan yang dilayangkan.

Bukan hanya itu, dalam undangan pimpinan media terdapat dua nama yang sama dalam undangan, aneh bukan? Ini menunjukkan ketidak seriusan orang yang mengundang, serta terkesan terburu-buru dan tidak cermat.

"Saya merasa apa yang dilakukan Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) dalam mengirim undangan tidak serius dan terkesan terburu-buru, sehingga ada nama ganda yang diundang, bukan hanya itu, tadinya Sepri mengontak koordinator JPS untuk melakukan diskusi, namun undangan dilayangkan atas nama pimpinan media, padahal JPS itu organisasi tempat berkumpulnya para Pemred yang notabene tidak semuanya melakukan kontrak kerja sama dengan Pemprov," tegas Novrianto, Rabu (11/8/2021).

Dia juga menyayangkan Sepri yang amat terburu-buru mengundang JPS melalu selular, padahal adpim tidak memahami hal tersebut.

"Ini merupakan bukti kalau Biro Adpim dan Sepri Gubernur Sumbar tidak memahami situasi, wajar kalau Gubernur juga sering gak paham, karena orang disekitarnya sama," tegas Novrianto.

JPS selama ini sudah memberikan sumbangsih pemikiran untuk semua stakeholder, bahkan turun langsung memberikan berbagai bantuan dimasa pandemi, termasuk juga dalam menyikapi Labor Unand yang tidak dibantu gubernur dalam melakukan operasionalnya.

"Kita sudah melakukan berbagai inovasi dalam membantu pemerintah provinsi Sumatera Barat dan daerah lainnya, berupa sumbangsih fikiran melalui berbagai kegiatan, termasuk memberi bantuan langsung pada masyarakat terdampak PPKM, termasuk juga yang dalam isolasi mandiri," Tegas Ucok.

Sekaitan dengan undangan yang salah kaprah tersebut, bukan hanya Novrianto, beberapa Pemred lainnya juga sepakat tidak menghadiri pertemuan. Lawan!(Cok/MR)