Penulis: Rnd/Je | Editor: Marjeni Rokcalva

PAINAN - Bupati Rusma Yul Anwar menghadiri acara silaturahmi pengawas dan kepala Sekolah SMP/SLTP se kabupaten Pesisir Selatan di Aula Dinas Pendidikan dan kebudayaan Pessel. Kamis (29/07/2021).

Bupati Pessel menyampaikan Pemerintah Daerah menargetkan akan meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) di kabupaten Pesisir Selatan.

"Berbagai upaya telah kita siapkan untuk meningkatkan IPM salah satunya kita telah meluncurkan Pendidikan gratis di kabupaten Pesisir Selatan ini,"katanya.

Baca Juga

• Safari Ramadhan, Bupati Pessel Serahkan Bantuan ke Warga Terdampak Bencana di Sutera
• Bupati Pessel Rusma Yul Anwar Serahkan LKPD Tahun 2023 ke BPK RI
• Bupati Pessel Serahkan Predikat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dari Ombudsman ke DPMPTSP
• Bupati Pessel Serahkan Bantuan ke Korban Kebakaran di Salido Sari Bulan
• Bupati Pessel Hadiri HUT Satpol PP dan Satlinmas Tingkat Nasional

Lanjut, indeks pembangunan manusia Pesisir Selatan masih dibilang rendah berada diposisi 12 dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Oleh karena itu, tegas bupati, pendidikan harus dikelola Secara benar, jelas, dan dengan proses yang menarik Sehingga dapat meningkatkan kompetensi SDM putra putri Pesisir Selatan.

"Kami tidak ingin lagi mendengar adanya anak-anak kita putus sekolah gara-gara tidak ada biaya," ujarnya.

Bupati Rusma Yul Anwar juga mengajak seluruh kepala sekolah yang ada dilingkungan pendidikan dan kebudayaan Pessel bersama memajukan pendidikan dan sinergitas bersama untuk pendidikan TACELAK (tangguh, cerdas dan berakhlak).

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan, Suhendri Zainal menyatakan bahwa pendidikan gratis di pesisir Selatan sudah di luncurkan, artinya segala biaya/iyuran yang di pungut oleh sekolah di tiadakan.

"Tidak dibenarkan sekolah memungut iyuran sekolah kepada anak-anak didiknya dalam bentuk apapun," katanya.

Lanjut Suhendri guna mencapai target Pemda, pemerintah kabupaten mulai tahun ajaran baru 2021-2022 telah menggratiskan biaya pendidikan, sehingga tidak ada lagi alasan putus sekolah karena ketiadaan biaya.

Kekurangan biaya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kini ditutupi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khusus jenjang SD-SMP yang menjadi tanggungjawab daerah.

Tahun ini, ulas Suhendri pemerintah pemerintah daerah mengucurkan Rp2,7 miliar, dari total Rp5.4 miliar kebutuhan per tahun. Sedangkan jika ditambah dengan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat mencapai Rp16 miliar.

"Targetnya SMA sederajat juga kita subsidi. Kini pemerintah daerah tengah mencari skema subsidinya, karena mereka kini menjadi kewenangan provinsi," ulasnya.

Suhendri juga mengintruksikan kepada kepala sekolah yang ada di pesisir Selatan untuk segera mensosialisasikan pendidikan gratis ini kepada orang tua murid dan masyarakat.

"Segerakan pasang spanduk sosialisasi pendidikan gratis di sekolah masing-masing,"tutupnya. (Rnd/Je)