Wako Bukittinggi Serahkan Bansos dari Kemensos Kepada KK yang Terdampak PPKM Darurat

EKONOMI-779 hit

BUKITTINGGI - Walikota (Wako) Bukittinggi Erman Safar serahkan secara simbolis bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) kepada masyarakat di daerah yang terdampak akibat penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Rabu (21/07).

Penyerahan Bansos berupa beras tersebut dilakukan Wako Bukittinggi Erman Safar didampingi Kepala Dinas (Kadis) Sosial Linda Faroza pada tiga lokasi, yaitu di Kelurahan Puhun Tembok, Kelurahan Pakan Kurai, dan Kelurahan Pakan Labuah.

Menurut Kadis Sosial, Linda Faroza, tercatat 3240 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di 24 (dua puluh empat) kelurahan terdata sebagai penerima bantuan di Bukittinggi.

Lebih lanjut Linda Faroza menjelaskan, bansos ini berasal dari Kemsos berupa 10 kg beras Bulog untuk setiap KK. Bantuan diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Bantuan kita berikan kepada KPM yang masuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 1154 KK, dan yang masuk dalam program Bantuan Sosial Tunai (BST) sebanyak 2086 KK. Total kita serahkan bantuan untuk 3240 KPM di Bukittinggi," ujarnya.

Dikatakannya, KPM yang telah terdata dapat menjemput bantuan tersebut ke kantor lurah setempat.

Sementara Wako Erman Safar menyebutkan, upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam masa pandemi Covid-19 terutama dengan adanya penerapan PPKM di beberapa daerah di Indonesia beberapa waktu lalu menjadi perhatian Pemerintah.

Lebih lanjut Wako ungkapkan, bansos berupa beras Bulog yang diberikan oleh Pemerintah melalui Kemensos tersebut didistribusikan untuk kabupaten/kota di Indonesia yang terkena penetapan status PPKM Darurat.

"Alhamdulillah, Bukittinggi merupakan kota yang paling awal menyalurkan bantuan ini di Sumatera Barat. Total sebanyak 32.400 kg beras yang kita salurkan," jelasnya.

Wako menyadari, masih terdapat warga Bukittinggi yang membutuhkan bantuan ini, namun tidak tercantum dalam DTKS.

Untuk itu, ungkap Wako, pemberian bantuan kepada warga yang tidak tercantum dalam DTKS akan diupayakan melalui APBD, dan juga bantuan dari Baznas Bukittinggi.

"Menurut data dari Dinas Sosial, kita harus menyalurkan (bantuan) sebanyak lebih kurang 17.400 kg lagi. Ini akan di-back up dari dana APBD dan sisanya. Masyarakat yang belum dapat bantuan beras di luar DTKS, kita dibantu pihak Baznas yang akan membantu warga (yang) tergolong asnaf 8," ujarnya. (Yus)

Loading...

Komentar

Berita Terbaru