Wako Bukittinggi Erman Safar, RPJMD Kota Bukittinggi Tetap Harus Dimaksimalkan

PEMERINTAHAN-217 hit

BUKITTINGGI - Walaupun masa jabatan walikota dan wakil walikota hanya sampai 2024, namun RPJMD Kota Bukittinggi tetap dimaksimalkan.

Hal itu diungkapkan Wako Bukittinggi Erman Safar dalam jawabannya terhadap pandangan umum anggota DPRD setempat terhadap empat Ranperda yang disampaikan Pemko beberapa hari yang lalu.

Menurut Erman Safar yang terkait dengan kesejahteraan non ASN yang disampaikan anggota DPRD dalam pandangan umumnya, dijelaskan Erman Safar bahwa, kesejahteraan ASN merupakan salah satu yang menjadi perhatian pemko.

Baca Juga


"Kedepannya, gaji non PNS akan kita sesuaikan dengan kondisi perekonomian nasional dan kemampuan keuangan daerah. Sebenarnya Kota Bukittinggi termasuk daerah yang telah menerapkan gaji non PNS sesuai dengan UMR," jelasnya.

Terkait dengan pencapaian visi dan misi harus melalui perencanaan strategis dengan kebijakan program yang efektif dan efisien. Pada prinsipnya Pembangunan Daerah akan terlaksana baik jika pondasi pembangunan dan swasta dapat berkolaborasi dengan baik.

"Pemko juga akan melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan daerah tetangga, untuk langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah kota Bukittinggi dalam pembangunan daerah, seperti meningkatkan kerjasama daerah yang intensif dengan Kabupaten Agam," katanya.

Untuk Ranperda pengelolaan pasar rakyat, wako menjelaskan, Ranperda ini disusun untuk menciptakan masyarakat yang tertib, aman, bersih, sehat dan tertata dengan baik. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menyediakan pasar yang lebih responsif sebagai salah satu sarana penggerak perekonomian daerah dan menciptakan pasar rakyat yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko/ swalayan.

Terkait dengan pengelolaan pasar pagi di Tembok , Pasar Pagi di Bantolaweh dan Pasar Pagi di Birugo, pemerintah akan memperhatikan keberadaan pasar tersebut.

Namun dalam perjalanannya, kadang terkendala karena pasar tempat penjualan dimaksud tanahnya merupakan milik masyarakat.

Terkait ranperda pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan, Wako Erman Safar menjelaskan, ranperda ini bertujuan untuk keselamatan keamanan kenyamanan dan kelancaran pengguna jalan. Keindahan lingkungan serta menjamin kondisi dan keamanan konstruksi jalan. jalan yang diatur dalam perda ini hanyalah jalan kota.

"Setelah Ranperda ini diundangkan akan disosialisasikan secara bertahap kepada para pihak yang terkait dengan pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan ini," lanjutnya.

Sedangkan untuk ranperda penyertaan modal terhadap BPD Sumbar, Wako menerangkan, penyertaan modal pemerintah daerah kepada bank pembangunan daerah Sumatera Barat akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Penyertaan modal pemerintah dapat digunakan sebagai pinjaman lunak kepada pedagang pedagang kecil untuk menambah modal usaha guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan keluarga, jelas Wako.

Jawaban itu dibacakan dalam rapat paripurna, di Gedung DPRD Bukittinggi, Kamis (08/07).

(Yus)

Loading...

Komentar

Berita Terbaru