Pengetatan PPKM Mikro di Padang, Pukul 17.00 WIB Tak Ada Lagi Kursi dan Meja di Cafe

KESEHATAN-1041 hit

PADANG - Menindaklanjuti keluarnya Instruksi Mendagri No.17 Tahun 2021 per 5 Juli 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro untuk pengendalian penyebaran Covid-19 di beberapa daerah yang memiliki level memprihatinkan, Wali Kota Padang Hendri Septa menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang PPKM Berbasis Mikro Pencegahan Pandemi Covid-19.

SE bernomorkan 400.599/BPBD-Pdg/VII/2021 itu, diterbitkan Wali Kota usai mengikuti rapat koordinasi (rakor) melalui video conference bersama Gubernur Sumbar Mahyeldi dan Wakil Gubernur Audy Joinaldy, serta unsur Forkopimda Sumbar termasuk Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Safar dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar Gusrizal Gazahar pada Rabu (7/7/2021).

Hadir bersama Wali Kota Padang di kediaman resminya saat itu unsur Forkopimda Padang diantaranya Kapolresta Padang Kombes Pol Imran Amir, Kasdim 0312/Padang Letkol Inf Agung Budi Purnomo, Kasi Intelijen Kejari Padang Roni Saputra dan lainnya.

Baca Juga


Wali Kota Hendri Septa mengatakan bahwa SE tersebut dilakukan untuk mendukung pelaksanaan pengetatan PPKM Mikro di Kota Padang yang mulai diberlakukan terhitung 8-20 Juli 2021.

Hal itu dikarenakan untuk di Provinsi Sumbar, Kota Padang termasuk ke dalam empat daerah berdasarkan Instruksi Mendagri untuk melakukan pengetatan PPKM Mikro. Sementara 3 kota lainnya yaitu Kota Solok, Kota Bukittinggi dan Kota Padang Panjang.

Wako Hendri Septa menjelaskan, SE tersebut mengatur beberapa hal untuk mendukung penerapan pengetatan PPKM Mikro yang tengah diberlakukan.

Diantaranya mulai dari pelaksanaan kegiatan belajar mengajar hanya dibolehkan secara dalam jaringan (daring). Selanjutnya pelaksanaan kegiatan di tempat kerja atau perkantoran diberlakukan 75 persen Work From Home (WFH) dan 25 persen Work From Office (WFO) dengan penerapan protokol kesehatan (prokes) Covid-19 secara ketat.

"Sementara pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial antara lain sektor kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi tetap dapat beroperasi 100 persen namun dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan prokes Covid-19 secara ketat, " lanjut Wako.

"Begitu juga untuk sektor keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik serta tempat yang menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari. Baik pasar, toko, sawalayan dan supermarket," terangnya.

Hendri juga menyebutkan, SE tersebut juga mengatur pelaksanaan kegiatan makan dan minum di tempat umum baik di warung, rumah makan, kafe serta bagi pedagang kaki lima (PKL) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun di pusat perbelanjaan.

"Untuk hal tersebut telah diatur yakni terkait makan dan minum di tempat hanya dibolehkan 25 persen dari kapasitas. Jam operasionalnya pun dibatasi dan hanya dibenarkan sampai pukul 17.00 WIB. Setelah pukul 17.00 WIB tidak boleh lagi menyediakan meja dan tempat duduk. Sementara untuk layanan makanan melalui pesan antar dibawa pulang tetap diizinkan sampai pukul 20.00 WIB. Semuanya tetap menerapkan prokes Covid-19 secara ketat," jelasnya lagi.

Lebih lanjut terang Wako lagi, dalam SE tersebut juga mengatur pelaksanaan kegiatan di mall, pusat perbelanjaan dan perdagangan. Jam operasional dibatasi hanya sampai pukul 17.00 WIB dan kapasitas pengunjung hanya dibolehkan sebesar 25 persen dengan penerapan prokes Covid-19 secara ketat. (Prokompim/Jen)

Loading...

Komentar

Berita Terbaru