Penulis: Rel/Eko | Editor: Marjeni Rokcalva

DHARMASRAYA - Wakil Bupati Dharmasraya, DP Datuk Labuan, didampingi Sekretaris Daerah, Adlisman, membuka sekaligus memimpin rapat pertemuan bersama BPJS Kesehatan, dalam Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Tahap I, di Aula Lantai II Kantor Bupati Dharmasraya, Selasa (29/6/21).

Rapat ini dihadiri kepala dinas terkait, diantaranya Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial P3APPKB, Kepala Dinas Dukcapil, Kepala Bapppeda, Kepala BKD, Kepala BKPSDM, dan sejumlah unsur terkait lainnya.

Rapat ini fokus membahas kepesertaan program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) pada BPJS di Kabupaten Dharmasraya yang belum mencapai target UHC (Universal Health Coverage), yakni 95 persen dari jumlah penduduk.

Baca Juga

• Pemkab Dharmasraya Serahkan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah 2023 ke BPK
• Selama Ramadhan, Pemkab Dharmasraya Sediakan Takjil di Masjid Agung
• Pemkab Dharmasraya Gelar Apel Gabungan Bulan Februari 2024
• Pemkab Gelar Kegiatan Pisah Sambut Kapolres Dharmasraya
• Universitas Indonesia Jajaki Kerjasama dengan Pemkab Dharmasraya

Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Solok, Asfurina, saat memaparkan progres penyelenggaraan program JKN di Kabupaten Dharmasraya mengatakan, hingga saat ini jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya yang terdaftar sebagai peserta JKN pada BPJS baru mencapai 165.637 jiwa, atau sekitar 74,51 persen dari total jumlah penduduk Dharmasraya yang mencapai 222.305 jiwa. Untuk itu katanya, diperlukan upaya bersama antara BPJS dengan para pemangku kepentingan untuk bagaimana dapat meningkatkan jumlah kepesertaan JKN di Kabupaten Dharmasraya.

Menurutnya, salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mencapai UHC di Kabupaten Dharmasraya adalah dengan meningkatkan kepatuhan badan usaha atau pemberi kerja dalam program JKN. Karena katanya, hingga saat ini baru 78 badan usaha di Kabupaten Dharmasraya yang terdaftar di BPJS. Jumlah ini baru berkisar sekitar 37% dari total 212 badan usaha yang ada di Kabupaten Dharmasraya.

"Kami berharap adanya dukungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui Peraturan Bupati terkait kepatuhan badan usaha yang belum melakukan registrasi ke BPJS Kesehatan. Di beberapa daerah di Sumbar sudah ada yang menerapkan hal ini, salah satunya Kota Pariaman. Di sana, bagi pemberi kerja yang tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan keanggotaan BPJS, maka tidak akan mendapat pelayanan publik tertentu. Mungkin hal ini dapat diadopsi untuk diterapkan, demi mencapai UHC di Kabupaten Dharmasraya," pungkasnya.

Sementara itu, Wabup DP Datuk Labuan dalam arahannya menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada BPJS Kesehatan yang telah melaksanakan kegiatan ini. Menurutnya, forum ini dapat menjadi wadah mencari solusi bersama dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, khususnya di bidang kesehatan.

"Untuk itu, kepada semua yang hadir, saya harap dapat mengikuti rapat ini dengan serius dan sungguh-sungguh. Sebab persoalan ini tidak main-main. Kita berharap, dari pertemuan ini nantinya benar-benar memberi dampak bagi optimalnya penyelenggaraan program JKN di Kabupaten Dharmasraya," tandas wabup.(Rel/Eko)