Penulis: BIRO ADPIM SETDA SUMBAR | Editor: Marjeni Rokcalva

PDG PARIAMAN - Meski dalam masa pandemi Covid-19, dua rombongan DPR RI kunjungi Sumbar. Mereka dari Komisi I dan Komini VIII DPR RI. Komisi I dengan lingkup tugas di bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika serta intelijen mengunjungi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat diterima Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup setempat di ruang VIP Bandara Internasional Minangkabau, Selasa (25/5/2021).

Kedatangan rombongan Komisi I DPR-RI yang dipimpin oleh Meutya Viada Hafid, selaku Ketua Komisi I DPR-RI, Abdul Kharis Almasyhari Wakil Ketua Komisi I DPR-RI, I Lodewidk F. Paulus dan Nurul Arifin anggota Komisi I DPR-RI untuk melakukan pertemuan dengan Kepala LLP TVRI Sumatera Barat.

Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy menyampaikan program program sinergi dari Pemprov Sumbar untuk bisa mensinergikan program kerja Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Baca Juga

• Tim PKM ITB Kolaborasi Matematika UNP dan UNNES Atasi Masalah Learning Loss Pasca Pandemi
• Pertanian Berkelanjutan dan Biosistem, Jalan Menguatkan Ketahanan Pangan Selepas Pandemi
• Dua Tahun Absen Dilanda Pandemi, Pemko Padang Panjang Kembali Gelar Senam Pagi
• Termasuk di Padang Panjang, BPS Laksanakan Survei Perilaku Masyarakat Masa Pandemi
• Darul Siska: Tahun 2021, Ikhtiar Keluar dari Pandemi

"Alhamdulillah, program apa yang di pemprov Sumbar didukung oleh DPR RI," kata Audy Joinaldy.

Menanggapi masukan Wagub Sumbar, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid akan bicarakan dalam rapat DPR nantinya.

Terkait Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI akan melakukan pertemuan dengan Kepala LPP TVRI Sumatera Barat untuk melihat data tentang jangkauan siaran TVRI berdasarkan wilayah dan penduduk, sejauh mana siaran konten konten lokal yang dapat melayani dan melayani aspirasilaktualisasi wilayah.

"Kita juga akan melihat sejauhmana persiapan TVRI Sumatera Barat terkait dengan digitalisasi pernyiaran dalam siapkan program, SDM, dan kanalnya. Kita juga akan melihat bagaimana format dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan serta program evaluasi TVRI umatera Barat," terangnya.

"Mudah mudahan kesiapan LPP TVRI Sumbar bisa mencapai program yang telah kami siapkan untuk kemajuan dan kesusksesan LPP TVRI Sumbar," tambahnya

Kunjungan Komisi VIII

Sementara itu, Kunjungan Komisi VIII DPR RI, disambut Gubernur Mahyeldi. Gubernur Mahyeldi berharap tengah pandemi Covid-19 pihak Kementerian Agama (Kemenag) dapat memberikan kepastian mengenai penyelenggaraan ibadah haji. Masyarakat Sumatera Barat mayoritas Islam sudah berkeinginan secepatnya melaksanaka ibadah haji di tanah suci Mekkah tahun ini.

Kedatangan Komisi VIII DPR RI dalam rangka pengawasan pengelolaan asrama haji selama tiga hari (26 - 28 Mei 2021) di UPT Asrama Haji Tabing Kota Padang dan Asrama Haji Padang Pariaman Provinsi Sumbar.

Adapun yang Komisi VIII DPR RI yang datang sebanyak 7 (tujuh) orang mengenai pengelolaan asrama haji di Sumbar adalah Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag sebagai Ketua Tim, Ina Ammania, Hasan Basri Agus, MM, Dr. H. Jefry Romdonny, SE., S.Sos., M.Si., MM, Hj. Lisda Hendrajoni, S.E., MMTr, H. Hasani Bin Zuber, S.IP, Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A., M.A. Sementara yang ikut mendamping Tim Komisi VIII DPR RI Bambang Kriswanto Sekretariat Komisi VIII DPR RI, Yusup Kamaludin Sekretariat Komisi VIII DPR RI, dan Dr. Agus Susanto, M.A. Tenaga Ahli Komisi VIII DPR RI.

Gubernur melalui kunjungan Komisi VIII DPR RI, Mahyeldi meminta pemerintah tetap menyiapkan segala kemungkinan jika penyelenggaraan Haji tetap dilaksanakan.

"Sampai hari ini kami belum memiliki kepastian pemberangkatan jemaah haji. Tapi kita terus berharap agar kita dapat memberangkatkan jemaah haji," ujar Mahyeldi.

Diakhir pembicaran pihak Komisi VIII DPR RI akan mengupayakan agar pelaksanaan Ibadah Haji Tahun berikutnya dapat segera terlaksana. Karena itu pula, Kokisi VIII meminta calon jamaah haji yang ada di Sumbar untuk bersabar menunggu kepastian apakah bisa berangkat atau tidak.

Pasalnya, hingga kini pihak Kerajaan Arab Saudi belum memberikan informasi dan perkembangan lebih lanjut mengenai pemberangkatan haji .

(BIRO ADPIM SETDA SUMBAR)