MA Batalkan SKB 3 Menteri, Ketua LKAAM Sumbar: Kado Terindah di Bulan Ramadhan

PADANG - Sehubungan dengan keputusan Mahkamah Agung (MA) RI yang telah membatalkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yang ditandatangani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri, Ketua LKAAM Sumbar Dr. M. Sayuti Dt Panghulu, menyebut, ini sebuah kemenangan bagi banyak pihak, terutama pemerintah daerah, dan pihak sekolah baik di lingkungan Kemendikbudristek maupun Kemenag di seluruh Indonesia.

"Karena SKB ini mengikat semua pelaku pendidikan dan kepala daerah di seluruh Indonesia," kata Sayuti saat dihubungi Beritaminang Sabtu (8/5/2021).

Ia juga menyebutkan, ini merupakan kado terindah bagi kita semua di bulan Ramadhan 1442 H.

Baca Juga


Tanggapan yang samaa juga disampaikan Mantan Wali Kota Padang Dr. Fauzi Bahar. Ia mengucapkan puji syukur dengan putusan Mahkamah Agung (MA) RI yang membatalkan Surat Bersama Tiga Menteri (SKB) yang mengatur tentang seragam di sekolah.

Untuk diketahui, Dia merupakan salah seorang tokoh yang menolak SKB tersebut. Fauzi Bahar mengaku gembira karena merasa MA sebagai lembaga yudikatif telah memberikan keadilan dan perlindungan hak umat Islam untuk menerapkan pakaian di sekolah sesuai anjuran agamanya.

"Kita tentu bersyukur. Ini Hadiah terbesar bagi kita khususnya Sumatra Barat dan umat Islam Indonesia pada umumnya. Berkah Lailatul Qadar buat kita, bagi saya ini THR," katanya dilansir langgam.id.

Ia mengatakan, bersama sejumlah tokoh Sumbar gencar mengkritisi dan menolak SKB tiga menteri tentang aturan berpakaian di sekolah yang ditandatangani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri tersebut.

Walikota Padang periode 2004-2014 itu semasa menjabat menjadi figur yang pertama kali mengeluarkan aturan Pemko Padang yang mengharuskan siswi muslim memakai pakaian muslimah. Sementara siswi non muslim diberi pilihan untuk menyesuaikan atau tidak.

Ia mengaku sangat kecewa ketika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memotori terbitnya SKB tiga menteri ini. Menurutnya, Menteri Nadiem Makarim telah mendapatkan informasi yang tidak utuh yang kemudian melatari keluarnya SKB ini.

Dalam dunia pendidikan terangnya, memang harus ada aturan yang sedikit memaksa kepada peserta didik agar karakternya lebih terbentuk.

Sebagaimana diketahui, MA telah membatalkan SKB tiga menteri tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Tuntutan itu berdasarkan, perkara nomor: 17/P/HUM/2021, yang merupakan permohonan diajukan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar.

Kuasa hukum Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatra Barat Imra Leri Wahyudi mengatakan, pihaknya merasa puas pengajuan uji materi Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tentang Aturan Berpakaian di Sekolah Negeri, dikabulkan oleh MA.

"Tentu ini sesuai harapan, permohonan yang kami ajukan atas nama LKAAM Sumbar dikabulkan oleh MA. Mudah-mudahan ini sesuai kehendak kita," kata Imra, sebagaimana dilansir Republika, Jumat (7/5).

Imra menyebut, saat ini, mereka masih menunggu salinan hasil keputusan resmi dari MA. Sekarang pihaknya masih mengetahui keputusan MA tersebut melalui website MA dan dari pemberitaan media.

Dengan dibatalkannya SKB tiga menteri tentang aturan berpakaian ini, Imra menyebut, masyarakat Sumbar terutama yang beragama Islam dapat kembali seperti biasa menerapkan aturan berpakaian memakai jilbab di sekolah bagi siswi muslimah.

Karena aturan tersebut, menurut Imra, bertujuan baik yaitu memelihara akhlak pelajar dan menjaganya dari potensi bahaya. "Kita di Sumbar tetap bisa kayak dulu. menerapkan harus memakai jilbab kepada anak kemenakan kita di sekolah. Supaya mereka belajar menutup aurat sejak dini," ujar Imra.

LKAAM Sumbar resmi mengajukan gugatan terkait Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri ke Mahkamah Agung (MA) pada Kamis (4/3) lalu. SKB itu dinilai bertentangan dengan tiga Undang Undang sekaligus.

Mereka menilai SKB tiga menteri bertentangan dengan Undang Undang yang berada di atas nya yaitu Undang Undang nomor 2 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Undang Undang Pelindungan Anak (UU 35 tahun 2014) dan Undang Undang Pemerintah Daerah (UU 23 tahun 2014). Selain itu, LKAAM Sumbar merasa pembentukan SKB tidak melewati dengan tahapan peraturan perundangan-undangan. (MR)

Loading...

Komentar

Berita Terbaru